INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan Deklarasi Bandung hasil Konferensi Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya yang berlangsung selama tiga hari di Kota Bandung, Jawa Barat, 24-26 Oktober 2022.
Deklarasi tersebut menjadi kesepakatan bersama yang berhasil dirumuskan oleh 15 negara yang hadir termasuk Indonesia, termasuk perwakilan dari organisasi negara Islam, PUIC atau Perhimpunan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam serta Liga Muslim Dunia.
“Alhamdulillah, setelah melalui diskusi yang cukup panjang, cukup alot, seluruh delegasi setuju dengan usulan Indonesia tentang pembentukan Forum MPR Sedunia,” ujar Bamsoet usai penutupan acara di Hotel Pullman, Rabu, 26 Oktober.
Jalannya perundingan pada hari kedua konferensi, Selasa, 25 Oktober, memang panjang. Setelah acara pembukaan di Gedung Merdeka, MPR RI dan para delegasi kemudian mengadakan sidang pleno sejak Pukul 14.00 hingga Pukul 1 dini hari. Setiap perwakilan menyampaikan pandangan dan membahas isu-isu penting. Permasalahan Palestina dan Yaman termasuk dalam bahasan panjang, termasuk kesepakatan nama yang akan dipakai untuk forum ini.
Dari berbagai pandangan tersebut, akhirnya MPR RI sebagai tuan rumah menetapkan empat kesimpulan besar yang dihasilkan dalam forum ini. Pertama, pentingnya upaya meningkatkan kerja sama antara negara dalam segala bidang untuk memaksimalkan potensi-potensi kolektif, khususnya antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan terlebih dari 15 negara yang hadir pada forum ini.
Kedua, perlunya secara kolektif untuk memperkuat posisi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) guna memperkuat posisi tawar kolektif negara-negara Islam di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, serta memberikan dukungan dan komitmen solidaritas antara bangsa, untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi secara bersama, ataupun secara spesifik dihadapi oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia.
Ketiga, Pentingnya forum antar parlemen yang bersifat cair, tetapi tetap memiliki kemampuan taktis untuk mewakili kepentingan rakyat di masing-masing negara, serta mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk lebih memperkokoh kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
Keempat, perlunya peran parlemen untuk terus mendorong upaya peng-arus-utamaan Islam yang rahmatan lil ‘alamin, menjawab tantangan islamo-fobia melalui dialog konstuktif antar bangsa dan antar peradaban, serta komitmen yang sungguh-sungguh secara bersama- sama untuk mengatasi radikalisme, terorisme, dan tindak kekerasan.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hasilnya dituangkan dalam Deklarasi Bandung dengan 7 poin penting. Deklarasi ini, seturut lokasi penyelenggaraan konferensi di Bandung, sekaligus membangkitkan lagi semangat Konferensi Asia Afrika 1955 yang berhasil meletakkan dasar perubahan terhadap sikap banyak negara di dunia tentang pentignya kesetaraan, kemerdekaan, kerja sama, dan perdamaian.
“Izinkan saya mengutip pidato Presiden Soekarno, yang disampaikan pada sebuah momentum kesejarahan 67 tahun yang lalu di kota Bandung, pada saat pembukaan Konferensi Asia Afrika, bahwa ‘tak ada tugas yang lebih mendesak daripada memelihara perdamaian’. Pesan ini akan selalu relevan dan kontekstual untuk kita jadikan rujukan dalam tatanan kehidupan global, karena ke depan, laju peradaban akan menghadirkan tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Tidak hanya mewujud pada potensi konflik, namun juga berdampak pada berbagai dimensi lainnya, seperti krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan berbagai krisis lainnya,” tutur Bamsoet.
Berikut isi deklarasi Bandung:
1. Menyepakati usulan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya sebagai bagian dari PUIC, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosia
2. Masalah Palestina tetap menjadi isu sentral Forum dan Umat Islam hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina serta berdirinya Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya sesuai kerangka hukum internasional;
3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2 mewujudkan tujuan mulia tersebut, dibentuklah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya di dalam PUIC, sesuai kewenangan masing-masing lembaga, terutama konsultasi dan kerja sama untuk mengatasi tantangan dunia yang menjadi kepentingan bersama, seperti masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan, dan generasi muda;
4. Mencermati dinamika perkembangan global yang bisa menimbulkan kompleksitas permasalahan yang bersifat multidimensional di setiap Negara, yang berdampak pada tingkat regional maupun internasional, diperlukan adanya partisipasi aktif dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya, sesuai dengan komitmen terhadap Dasasila Bandung serta Piagam PBB;
5. Membentuk Komite Kerja yang terdiri dari para Pendiri Forum dengan berkoordinasi bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal PUIC, untuk merumuskan visi, misi, tata tertib, program kerja, syarat-syarat keanggotaan Forum, selanjutnya Komite Kerja akan menyampaikan laporan pekerjaannya pada pertemuan Forum berikutnya;
6. Menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas inisiatif prakarsa penyelenggaraan Konferensi dalam rangka pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya sebagai Forum di antara forum-forum PUIC lainnya. Pertemuan selanjutnya dari Forum ini disepakati dapat diselenggarakan bersama dengan kegiatan lainnya dari PUIC;
7. Para Delegasi Konferensi ini menyampaikan ucapan selamat kepada Republik Indonesia atas penyelenggaraan dan Presidensi G-20 pada tahun 2022, serta mengharapkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan tugas tersebut. (*)
