TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman mengingatkan kepada prajuritnya untuk memegang teguh netralitas TNI dan tidak terlibat politik praktis dalam Pemilu 2024.
"Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," kata Dudung dalam sambutannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD Tahun 2022 di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2022.
Menurut dia, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 18 partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Baca: Partai Demokrat Tak Ingin Buru-buru Deklarasi Capres 2024, Ini Sebabnya
Sejumlah partai politik juga terpantau sudah mulai mendeklarasikan dan mendukung para tokoh-tokoh sebagai calon presiden dan calon wakil presidenuntuk diusung pada pesta demokrasi lima tahunan. "Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," tegasnya.
Menurut Dudung, tugas dan tanggung jawab prajurit TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya membantu pemerintah agar semua rangkaian dan tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. Dia akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalam politik.
"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum, karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," ujar Dudung Abdurachman.
Baca: Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
