Wamenkumham Cek Pelayanan Publik di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah

Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej melakukan kunjungan di Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 25 Oktober 2022. Tempo/Hamdan C Ismail

TEMPO.CO, Palangka Raya -Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa 25 Oktober 2022. Edward mengunjungi beberapa unit pelaksana teknis atau UPT di wilayah tersebut.

Kunjungan diawali ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah. Ia menilai kantor tersebut bisa melakukan pelayanan publik secara maksimal. "Hari ini saya meninjau Kantor Kemenkumham Kalimantan Tengah bersih, nyaman, rapi, dan bisa melakukan pelayanan publik secara optimal. Saya yakin dan percaya dengan segenap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran bisa meningkatkan kinerja," kata pria yang akrab disapa Eddy ini.

Selanjutnya rombongan menuju Kantor Imigrasi Kelas 1 Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Setelah itu rombongan beranjak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A dan Rumah Tahanan Palangkaraya. 

Eddy mengungkapkan kondisi UPT-UPT di Kalimantan Tengah baik. Kunjungan ini, kata dia, untuk memeriksa pelayanan masyarakat yang dilakukan UPT tersebut. "Agenda hari ini mengunjungi UPT, tadi mengunjungi kantor Imigrasi kelas 1 non TPI dan Lapas Kelas 2a dan sekarang mengunjungi rutan. Kami melakukan kunjungan terkait dengan public service yang dilakukan UPT masing-masing. Semua berjalan dengan baik saya kira," ujarnya.

Mengenai kondisi Lapas yang saat ini terlihat penuh, Eddy mengungkapkan hal ini adalah masalah di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mencoba meminimalisir hal tersebut.

"Kondisi lapas itu masalah kita semua, dari Sabang sampai Merauke, over kapasitas biasalah. Jadi dengan Undang-Undang Pemasyarakatan itu kita berharap mengurangi over kapasitas itu," tutur Eddy.

"Jadi cukuplah dalam artian kita bisa mengurangi narapidana dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan karena hak-hak narapidana dikembalikan seperti sedia kala," kata Wamenkumham mengimbuhkan.

Baca Juga: Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

 

 

 






Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

6 hari lalu

Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

Wuling Motors Indonesia memastikan bakal meluncurkan mobil SUV baru di IIMS 2023. Alvez terdaftar sejak 13 Agustus 2022 di Kemenkumham.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

7 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

9 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Lapas Manado Dikepung Banjir, Ratusan Narapidana Dievakuasi

12 hari lalu

Lapas Manado Dikepung Banjir, Ratusan Narapidana Dievakuasi

"Petugas Lapas harus mengevakuasi warga binaan dan sejumlah inventaris kantor," kata Murdiana.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

13 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

17 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

21 hari lalu

Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

Dirjen Imigrasi Silmy Karim harus segera mengikuti pendidikan teknis keimigrasian agar keputusan yang ia buat menjadi sah sesuai UU.


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

29 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.


Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Hari Ini

33 hari lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Hari Ini

Presiden Jokowi pagi ini memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan hal tersebut


Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

44 hari lalu

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

Silmy Karim mengatakan pelantikannya sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham akan dilaksanakan awal bulan depan.