TEMPO.CO, Yogyakarta- Belasan orang Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Kehutanan (KAGAMAHUT) angkatan 1980 berkumpul lagi di kampus tersebut sambil membawa ijazah kelulusan kuliah, Jumat, 21 Oktober 2022. Teman sangkatan Joko Widodo itu membahas soal isu ijazah Jokowi yang dianggap palsu oleh beberapa orang.
Pertemuan dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-59. KAGAMAHUT menyampaikan pesan bahwa Presiden Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980. KAGAMA Bantuan Hukum pun menyatakan siap memberikan pendampingan kepada anggota alumni UGM yang membutuhkan.
Perwakilan KAGAMAHUT Angkatan 1980 Mustoha Iskandar mengatakan bahwa Jokowi benar-benar bagian dari mereka. Mustoha menyanggah isu yang beredar mengenai ijazah palsu Jokowi.
"Sebagai sesama alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Angkatan 1980, kami turut bertanggung jawab secara moril untuk meluruskan isu yang beredar mengenai ijazah Ir. Joko Widodo," kata dia. "Kami semua adalah saksi sebagai rekan-rekan satu angkatan Bapak Jokowi."
Mustoha berujar, selama kuliah Jokowi adalah sosok yang supel. Sejak dulu, menurut dia, Jokowi tidak banyak berubah dari sisi cara berpakaian, baik sebelum atau pun saat menjabat Presiden. "Dari dulu beliau memang sederhana dan rendah hati, jadi kami tidak sungkan untuk membuka pertemanan. Beliau sangat aktif mengikuti kegiatan di organisasi mahasiswa pencinta alam atau Mapala Silvagama," ujarnya.
Ketua Bidang Litigasi KAGAMA Bantuan Hukum (KBH) Mandela Sinaga mengatakan sebagai bagian dari alumni UGM, KBH selalu siap memberikan pendampingan kepada alumni yang membutuhkan, termasuk dalam hal isu ijazah palsu Jokowi. "KAGAMA Bantuan Hukum selalu siap sedia," kata Mandela.
Ketua KAGAMA Bantuan Hukum Romulo Silaen menambahkan, sehubungan dengan pernyataan beberapa pihak yang menuding keabsahan ijazah Jokowi, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan informasi yang menyesatkan.
"Kami meminta kepada siapapun yang telah menyebarkan informasi sesat dan berita bohong untuk segera menghentikan perbuatannya karena adanya konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum tersebut," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Baca Juga: Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat
