Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Isu Utama Pembangunan di Daerah Kepulauan

image-gnews
Foto udata lokasi Wisata Wasabi Nua di Kecamatan Wangi Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 11 Juni 2022. Wasabi Nua merupakan salah satu destinasi wisata yang ditawarkan kepada turis lokal dan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Wakatobi. ANTARA FOTO/Jojon
Foto udata lokasi Wisata Wasabi Nua di Kecamatan Wangi Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 11 Juni 2022. Wasabi Nua merupakan salah satu destinasi wisata yang ditawarkan kepada turis lokal dan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Wakatobi. ANTARA FOTO/Jojon
Iklan

JAKARTA - Indonesia adalah negara kepulauan. Sebab itu, pendekatan pembangunan untuk daerah berciri kepulauan perlu dibedakan dengan daerah berciri daratan. Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyampaikan enam isu utama dalam pembangunan di daerah berciri kepulauan.

"Saya memaparkan pokok-pokok pikiran bagaimana kita membangun atau berkolaborasi memajukan Indonesia dari daerah kepulauan," kata Ali Mazi dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Daerah Kepulauan di Jakarta pada Senin, 3 Oktober 2022. Berikut enam isu pembangunan di daerah kepulauan:

1. Ekonomi biaya tinggi
Ongkos logistik di Indonesia termasuk ekonomi biaya tinggi. Kebutuhan logistik karena sarana transportasi yang belum memadai memakan hingga 25 persen dari ongkos produksi dasar. Padahal di negara lain kurang dari 15 persen.

2. Besarnya potensi daerah yang tidak diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Delapan daerah berciri kepulauan yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan memiliki sumber daya alam yang besar. Di antaranya minyak bumi, gas alam, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan sebagainya.
Untuk sektor perikanan saja, Ali Mazi mengatakan, terdapat sebelas potensi yang dapat dikembangkan dengan estimasi total pendapatan sebesar USD 1.338 miliar per tahun. Sebelas potensi itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, coastal forestry, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan sumber daya non-konvensional.

Sayangnya, di balik potensi yang begitu besar, sebagian besar masyarakat daerah kepulauan masuk dalam kelompok miskin ekstrem, terutama yang tinggal di pulau terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Hal ini berhubungan dengan poin keempat isu utama pada daerah kepulauan.

3. Keterbatasan infrastruktur dasar
Daerah kepulauan mengalami keterbat
asan infrastruktur dasar, seperti komunikasi, trasportasi, dan sarana prasarana ekonomi

4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ini merupakan dampak dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kondisinya berbeda dengan daerah berciri non-kepulauan yang lebih mudah mengakses sarana pendidikan. Kondisi ini merembet pada rendahnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Ancaman kejahatan lintas negara
Ancaman kejahatan lintas negara yang kerap terjadi antara lain penyelundupan dan pencurian ikan, human trafficking, narkoba, dan sebagainya.

6. Interaksi sosial dan ekonomi dengan negara tetangga
Daerah berciri kepulauan dekat dengan sejumlah negara tetangga, yakni Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Ali Mazi menambahkan, Indonesia adalah negara bahari dan negara kepulauan terbesar di dunia. "Kita berada di posisi strategis Samudera Hindia dan Pasifik," katanya. "Dari aktivitas perdagangan global yang melalui laut, 40 persen di antaranya melewati perairan Indonesia."

Cara untuk mendorong pembangunan yang setara dan berkeadilan di daerah kepulauan, Ali Mazi melanjutkan, adalah dengan dukungan regulasi dan kebijakan. "Mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan merupakan entry point pembangunan daerah kepulauan yang mayoritas mewakili wajah Indonesia di wilayah pinggiran," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan akan membangun Indonesia melalui pinggiran. "Pinggiran di sini maksudnya adalah daerah-daerah pesisir, daerah kepulauan," kata Ali Mazi. "Yang artinya membenahi infrastruktur, sumber daya manusia, sampai regulasinya. Jangan ada inflasi, kemiskinan, dan lainnya."

Dalam membangun daerah berciri kepulauan, Ali Mazi menjelaskan, perlu membangun sinergitas antar-daerah, dukungan dari kementerian/lembaga terkait dan TNI/Polri, BUMN, BUMD, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan stakeholder lainnya. Dukungan kementerian yang dibutuhkan berasal dari Kementerian Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi; Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta seluruh kementerian/lembaga di bawah koordinasi empat kementerian koodinator tersebut.

Adapun dukungan TNI/Polri diperlukan dalam mengamankan wilayah laut teritorial dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam beraktivitas di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan sekitarnya. Untuk pemerintah daerah, Ali Mazi mengatakan, perlu komitmen dan kepemimpinan yang kuat, kemampuan mengidentifikasi masalah, mengintegrasikan program pemerintah pusat dan daerah, serta menggalang dukungan di daerah demi percepatan pembangunan.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir mengatakan, RUU Daerah Kepulauan perlu didorong supaya ada manajemen baru tentang pengelolaan kelautan dengan lebih baik demi pembangunan dan perekonomian di daerah. "Tidak ada negara yang kaya atau miskin. Yang ada adalah negara yang di-manage dengan baik dan tidak diurus dengan baik," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (Apeksindo) Andi Fajar Asti mengatakan, RUU Daerah Kepulauan memberikan sentuhan berbeda kepada masyarakat yang tinggal di kepulauan dan pesisir. "Selama ini, terjadi ketidakikhlasan memberikan kue-kue pembangunan ke kawasan kepulauan dan pesisir," katanya. "Sebab, katanya di sana sepi, enggak ada penduduknya, jadi tak perlu banyak-banyak anggaran. Dikasih sedikit sajalah kuenya."

Contoh sederhana, menurut Andi Fajar, bagaimana mengatasi persoalan sampah di pantai. Ada bupati dan wali kota yang tidak mau mengurusi persoalan sampah di perairan mereka karena memang bukan wewenangnya. Sebab berdasarkan aturan pembagian teritori laut, radius 0-12 mil dari garis pantai ke tengah laut adalah kewenangan pemerintah provinsi dan lebih dari 12 mil adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Pemerintah kabupaten/kota akan bilang, sampai di tepi pantai itu urusan pemerintah provinsi. Lantas apakah gubernur mampu menyelesaikannya? Tidak juga karena berbagai alasan," ujarnya. Di antaranya, lokasi yang jauh dan tidak ada "kepanjangan tangan" untuk melaksanakan tugas itu dari provinsi ke kabupaten/kota.

Kalaupun pemerintah kabupaten/kota berinisiatif menangani urusan sampah di pantai dan perairan di sekitarnya, menurut Andi Fajar, pertanyaan berikutnya adalah dari mana anggarannya? Sebab pemerintah kabupaten/kota juga tidak bisa serta-merta mengambil dana APBD karena tidak ada peruntukannya. Jika mereka mengalokasikan anggaran untuk itu, justru bisa menjadi "temuan" yang dipertanyakan dan tak menutup kemungkinan berujung pada masalah hukum.

Sebagai solusinya, menurut Andi Fajar, pemerintah provinsi dapat melimpahkan beberapa kewenangan ke pemerintah kabupaten/kota beserta kompensasinya. "Ada persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang lebih dekat," ujarnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dirjen Bimas Hindu Serahkan 52 SK Pendidikan Widyalaya Se-Bali

21 menit lalu

Dirjen Bimas Hindu Serahkan 52 SK Pendidikan Widyalaya Se-Bali


Menteri PPPA RI Mengapresiasi Program Binaan Pertamina di Sulawesi Selatan

2 jam lalu

Menteri PPPA RI Mengapresiasi Program Binaan Pertamina di Sulawesi Selatan

Kunjungan kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia ke Provinsi Sulawesi Selatan menjadi momentum penting dalam mengapresiasi peran Pertamina dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


Dirjen Bimas Hindu Serahkan 34 Sertifikat Dosen PTKH

2 jam lalu

Dirjen Bimas Hindu Serahkan 34 Sertifikat Dosen PTKH

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. I Nengah Duija menyerahkan sebanyak 34 Sertifikat Pendidik untuk para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) di Universitas Hindu Negeri.


Bamsoet Ajak Morgan Sports Car Club Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

3 jam lalu

Bamsoet Ajak Morgan Sports Car Club Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif memperbanyak kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bamsoet Berikan Santunan Anak Yatim Saat HUT IMI ke 118

10 jam lalu

Bamsoet Berikan Santunan Anak Yatim Saat HUT IMI ke 118

Bambang Soesatyo menuturkan diusia ke-118 tahun, IMI akan terus menjadi wadah para pecinta otomotif yang memiliki visi dan misi bersama mengoptimalkan potensi IMI dengan semangat "Standing and Growing Together".


Kolaborasi Bank Mandiri Pangkas Transaksi di Pelabuhan

18 jam lalu

Kolaborasi Bank Mandiri Pangkas Transaksi di Pelabuhan

Rencana Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan (Aksi Pelabuhan), sebagai bagian dari Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus berlanjut.


BPJS Kesehatan Optimis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

18 jam lalu

BPJS Kesehatan Optimis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


Jasa Marga Gelar Pasar Sembako Murah dan Bazar UMKM

18 jam lalu

Jasa Marga Gelar Pasar Sembako Murah dan Bazar UMKM

PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menggelar pasar 1.000 paket sembako murah dan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masyarakat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Senin, 25 Maret 2024.


Bamsoet Menilai Perlu Pengkajian Ulang Sistem Demokrasi Langsung

22 jam lalu

Bamsoet Menilai Perlu Pengkajian Ulang Sistem Demokrasi Langsung

Pelaksana Pemilu dengan sistem demokrasi pemilihan langsung telah mendorong terjadinya demokrasi transaksional di tengah masyarakat.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

23 jam lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.