Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawatan Ganjar Pranowo ke Sejumlah Daerah, Hasto: Kalau Sebagai Kader Harus Izin

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai pembukaan Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan yang digelar mulai 21-23 Juni 2022 tersebut akan membahas isu strategis seperti arah politik partai pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024, membahas visi misi calon presiden yang akan diusung partainya di 2024. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,  Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama calon presiden yang akan diusung partainya di 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai pembukaan Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan yang digelar mulai 21-23 Juni 2022 tersebut akan membahas isu strategis seperti arah politik partai pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024, membahas visi misi calon presiden yang akan diusung partainya di 2024. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama calon presiden yang akan diusung partainya di 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedang gencar menggelar lawatan ke sejumlah daerah. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini telah berkunjung ke Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan. Ganjar menemui sejumlah Kepala Daerah dan menghadiri acara yang digelar oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut tiap kader partai termasuk Ganjar mesti izin jika hendak menghadiri undangan Kepala Daerah asal PDIP. Kendati demikian, ia menyebut tidak mempersoalkan jika Ganjar menghadiri acara yang digelar Kagama.

“Kalau Pak Ganjar sebagai kader partai ya harus izin. Misal menerima undangan dari Kepala Daerah PDIP. Tapi kalau sebagai Ketua Kagama, misalnya, ya sama,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Oktober 2022.

Hasto mencontohkan Puan Maharani yang didapuk memimpin rombongan safari ke parpol oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, penugasan yang berhubungan dengan komunikasi politik mesti atas restu partai.

Baca juga: Mahfud Md Paparkan Reformasi Hukum, Hasto: Jadi Bahan Visi Misi Capres-Cawapres PDIP

Adapun ihwal Capres dan Cawapres, Hasto menegaskan seluruhnya merupakan kewenangan Megawati. Menurutnya, semua kader PDIP telah memahami prinsip ini.

“Semua kader partai paham bahwa urusan Capres dan Cawapres itu kewenangan Ibu Mega. Ketika saya bertanya, Ibu Mega menjawab ’Sabar, nanti kita tunggu tanggal mainnya’,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai lawatan Ganjar bakal memperluas jangkar politiknya. Dia menyebut selama ini Ganjar diharamkan oleh PDIP untuk keliling daerah. Belenggu ini, kata Adi, merugikan Ganjar karena membatasi ruang gerak sosialisasi politiknya.

“Lawatan Ganjar ibarat sekali dayung, dua pulau terlampaui. Pasti ada keinginan untuk memperluas jangkar politik Ganjar, karena Ganjar diharamkan keliling daerah. Hebatnya dia tunduk dan patuh selama ada larangan ini,” kata Adi kepada Tempo, Kamis, 13 Oktober 2022.

Adi menjelaskan, kunjungan ini bisa membuat publik di berbagai daerah semakin mengenal Ganjar. Apalagi, orang yang telah mengenal Ganjar relatif langsung memilihnya. Adi menyebut elektabilitas Ganjar hampir semua dikonversi menjadi keterpilihan.

Sejumlah lawatan Ganjar disebut Adi didasari atas nama Kagama. Menurutnya, payung ini membuat kunjungan Ganjar lebih lentur dan memudahkannya untuk keluar kandang dari Jawa Tengah.

“Artinya Ganjar bisa punya dalih, argumen, bahwa ini bukan acara partai atau sosialisasi politik, bukan roadshow untuk kepentingan elektoral. Ini acara silaturahmi, ramah tamah, dan tentunya ini cara paling nyaman untuk menghindari konflik di internal PDIP,” ujarnya.

Baca juga: Soal Lawatan Ganjar ke Empat Provinsi, PDIP: Semua Kader Diminta Turun ke Bawah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

13 jam lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

18 jam lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

19 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.


Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya


Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo mengaku tak diundang untuk menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.


Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

21 jam lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Moh Mahfud MD bersama Tim Hukum TPN tiba di Gedung MK pada Pukul 08.05. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.


KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

22 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

KPU tolak permohonan PDIP untuk tunda kegiatan penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih hari ini. Putusan MK jadi rujukan.