TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya bakal menawarkan amandemen terbatas UUD 1945 ihwal haluan negara melalui MPR pasca-2024. Menurutnya, situasi global saat ini memunculkan urgensi untuk kembali menata sistem politik di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Hasto menyebut Indonesia belum punya visi misi dalam 50 hingga 100 tahun ke depan. Dia mengambil contoh Tiongkok yang sudah memiliki blueprint haluan negara 100 tahun ke depan.
Menurutnya, konsepsi ihwal haluan negara antara Presiden dan Gubernur sering berseberangan. Dalam kasus ini, Hasto menyinggung soal Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Bamsoet Akui PPHN Buat Jamin Keberlangsungan IKN
“Antara Presiden dengan Gubernur berbeda, yang deket aja berbeda, sama sama di Ibu Kota negara aja berbeda, saudara-saudara. Antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, kan berbeda,” kata Hasto saat menyampaikan paparannya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Oktober 2022.
Hasto menilai konsep dan pandangan tentang haluan negara antara Presiden dan Gubernur mestinya seragam. Karenanya, amandemen terbatas ihwal haluan negara dalam 50 hingga 100 tahun ke depan diperlukan bagi bangsa.
“Harusnya satu suara dalam konsepsi tentang haluan negara masa depan. Maka ini penting adanya haluan negara 50-100 tahun ke depan,” ujarnya.
Sindiran Hasto soal perbedaan pandangan antara Jokowi dengan Anies ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, Hasto mengkritik Partai NasDem yang mengusung Anies sebagai Capres 2024. Ia menyayangkan sikap NasDem tersebut karena selama ini pandangan Anies kerap berbeda dengan program Jokowi.
Dukungan NasDem untuk Anies dinilai Hasto bakal memicu hal kontradiktif di sisa pemerintahan Jokowi. Salah satunya ihwal proyek strategis pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan.
"Dalam berbagai kesempatan yang kami dengar, Pak Anies kan ingin mempertahankan ibu kota di Jakarta, ini berbeda dengan pemahaman Pak Jokowi yang ingin memindah ibu kota ke Kalimantan," kata Hasto.
Baca juga: Ahmad Basarah: PPHN Hasil Panitia Ad Hoc Permudah Amendemen Terbatas UUD 1945
