TEMPO.CO, Jakarta - Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 dan 64 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022. Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto menyebut dalam pertemuan itu pihaknya menyerahkan hasil kajian beberapa isu kepada Jokowi.
"PPRA 63 dan 64 sama-sama memberikan hasil kajian mereka yang sudah diseminarkan, PPRA 63 memberikan kajian mengenai konsolidasi demokrasi. Bagaimana mereduksi politik identitas," kata Andi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sementara untuk PPRA 64, Andi menyebut memberikan kajian tentang kepemimpinan G20. Dalam kajian itu, dijabarkan bagaimana memperkuat kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasok global setelah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 itu selesai dilaksanakan pada November 2022.
"Kedua kajian diterima Presiden, dipaparkan kajian dan inti-inti yang diperoleh PPRA 63 dan 64," kata Andi.
Lemhanas rajin memberikan kajian kepada Presiden Jokowi
Lebih lanjut, Andi menjelaskan Lemhanas RI selama ini rutin melakukan kajian mingguan hingga bulanan. Kajian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Untuk tahun ini, Andi menyebut Presiden Jokowi meminta untuk fokus melakukan antisipasi dan mitigasi krisis energi pangan dan keuangan.
"Presiden minta kajiannya bersifat makro, bersifat mikro dikombinasikan, dan juga harus detail dalam rekomendasikan kepada Presiden arah arah kebijakan ke depan," kata Andi.
Lebih lanjut, Andi menyebut studi yang dilakukan Lemhanas saat ini berfokus pada lima hal sesuai pesanan Presiden Jokowi. Kelimanya antara lain tentang konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan IKN.
Mengenai hasil kajian itu, Andi menolak membukanya ke publik. Sebab, ia menyebut hasil kajian Lemhanas hanya diperuntukan untuk Presiden. Pihaknya memerlukan arahan dari Jokowi untuk membuat hasil kajian tersebut ke publik.
Kekhawatiran kembali munculnya politisasi identitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mulai mencuat belakangan ini. Hal tersebut bahkan sudah mulai terlihat di dunia maya dengan penyebutan Partai NasDem sebagai Nasdrun, merujuk pada istilah kadrun yang sempat mencuat pada Pemilu dan Pilpres 2019.
Presiden Jokowi sendiri sudah mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 tak diwarnai politik identitas. Hal itu sempat diungkapkan Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR 2022 di Gedung MPR, 16 Agustus 2022.
