Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Reporter

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto saat pertemuan dengan Pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022. Pertemuan tersebut membahas tentang masalah-masalah kebangsaan, sistem demokrasi dan berbagai persoalan yang menyangkut pangan, energi dan krisis. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyebut bahwa usulan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah dijelaskan di MPR dan masih sebatas usulan.

"Sudah dijelaskan di MPR kemarin ya sudah ya, diulang-ulang saja," kata Wiranto di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa 11 Oktober 2022.

Sebelumnya MPR dan Wantimpres mewacanakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Wacana itu dibahas pada pertemuan Senin 10 Oktober 2022. Usai pertemuan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut saat ini perlu adanya kajian terkait demokrasi Indonesia sekarang.

Ia menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini, misalnya, dalam lima periode Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan, termasuk mekanisme dari pemilihan umum (pemilu).

Bamsoet menyebut, salah satu hal yang dikaji yakni mengembalikan sistem kepala daerah dipilih DPRD.

Bamsoet menekankan, evaluasi sistem pemilu dan pilkada itu baru pada tahap brainstorming atau curah pendapat. MPR baru akan meminta pandangan dan kajian dari akademisi di perguruan tinggi hingga teknokrat. "Enggak, sudah disampaikan dengan Pak Bamsoet, penyelesaiannya sama," tambah Wiranto.

Sedangkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyebut hal tersebut baru usulan. "Enggak, itu baru usulan," kata Airlangga.

Baca: Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD, Airlangga Hartarto: Itu kan Baru Usulan






Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

6 jam lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

8 jam lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

10 jam lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

1 hari lalu

Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

1 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

1 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

1 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

1 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

1 hari lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).


Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

2 hari lalu

Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno minta gubernur, wali kota, dan bupati memberitahu jika ada obyek wisata yang masih tersembunyi.