TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai koalisi partai menjadi elemen terpenting sebelum melahirkan nama calon presiden dan wakil presiden untuk menghadapi Pilpres 2024.
Hasto Kristiyanto mengaku PDIP tak mau situasi tak kondusif seperti periode pertama kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi pada medio 2014 terulang akibat minimnya dukungan parlemen.
"Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus didukung oleh gabungan partai politik, jadi untuk menang harus menang 50 persen plus 1, dan mendapatkan dukungan yang terdistribusi di setidaknya 20 provinsi," kata Hasto di Fisipol UGM Yogyakarta pada Senin, 10 Oktober 2022.
Berangkat dari pengalaman itu, PDIP tak ragu untuk menggemukkan rencana koalisinya dengan merangkul sebanyak-banyaknya partai menghadapi Pemilu 2024. Sehingga, soal nama calon presiden pun oleh PDIP dipendam dulu setidaknya sampai Juni 2023 atau lima bulan sebelum pendaftaran resmi calon presiden dibuka.
"Untuk pendekatan partai-partai terus kami lakukan, Gerindra sudah, PKB sudah, Golkar sudah. Dalam waktu dekat ke depan kami akan berkomunikasi dengan PPP, " kata Hasto.
Internal PPP di sejumlah daerah belakangan gencar menyuarakan dukungan terhadap kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Ganjar melalui keluarga istrinya, dinilai memiliki garis kedekatan dengan partai berlambang ka'bah itu. "PPP kan tetangga kita, dialog itu penting," kata Hasto soal rencana komunikasi PDIP dengan PPP.
Hasto membeberkan, PDIP dalam menjalin kerja sama dengan partai politik lain prinsipnya harus bisa bertahan lama. "Kerja sama itu bukan sesaat, maka mengapa kami, kok, terus mengawal partai-partai yang mendukung Pak Jokowi," kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
