TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Pleno Kelima atau Fifth Plenary Assembly Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Bali pada 9 hingga 11 Oktober 2022. Sidang ini diikuti oleh 86 peserta dari 31 negara anggota GNEJ.
“Forum ini akan menjadi kerja sama untuk menyebarkan nilai demokrasi dan keadilan dalam pelaksaan Pemilu di seluruh dunia,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam pidato pembukaan acara di Hotel Conrad, Nusa Dua, Bali, Senin, 10 Oktober 2022.
Bagja mengatakan tahun ini Bawaslu menjadi Presidensi GNEJ. Dia mengatakan Bawaslu akan membagikan praktik pengawasan dan peradilan pemilu di Indonesia kepada seluruh anggota. Selain itu, kata dia, Bawaslu juga akan mengambil manfaat dari praktik demokrasi di negara peserta lainnya.
Konsolidasi Demokrasi
Menurut Bagja, GNEJ kali ini akan mengangkat tiga topik. Pertama, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada 2022 dan pada masa pandemi Covid-19. Kedua, media digital dan disinformasi dalam proses pemilu. Dan ketiga, strategi untuk mendekatkan keadilan pemilu kepada warga negara melalui transparansi, data terbuka dan kolaborasi sosial.
“Sidang pleno ini juga akan mebahas kerja-kerja observatorium GNEJ, yaitu kesetaraan gender, kemandirian yudisial, dan media sosial,” tutur Bagja.
Dia menuturkan GNEJ diharapkan mampu memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi melalui lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di seluruh dunia. Dia mengatakan penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu mendapat tantangan baru dengan adanya pandemi Covid-19.
Dia mengatakan pandemi mendorong percepatan perkembangan teknologi dan media digital. Digitalisasi media dan banjirnya informasi, kata dia, berpengaruh pada sistem demokrasi saat ini. Menurut dia, perkembangan teknologi dan media digital memungkinkan para kandidat dan partai politik merengkuh lebih banyak pembaca. Namun, di sisi lain perkembangan itu juga memunculkan banyaknya kampanye disinformasi, bahkan ujaran kebencian.
Bagja berharap dengan adanya sidang pleno di Bali ini dapat semakin membuka kesetaraan dan kesamaan persepsi tentang berbagai aspek pengawasan dalam pelaksanaan pemilu para negara anggota. Dia berharap terjadi kerja sama yang akan semakin membuat baik pelaksanaan Pemilu dan demokrasi di dunia.
“Kami berharap adanya sebuah badan pengawas yang baik dan menjadi terbaik untuk melindungi hak pemilih,” kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
