Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati Minta Hendrar Prihadi Hati-hati Pimpin LKPP: Duitnya Banyak di Situ

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hendrar Prihadi menyebut penunjukkannya sebagai Kepala  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP tidak lepas dari peran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab, dirinya menggantikan Abdullah Azwar Anas, kader PDIP yang dilantik jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Saya rasa begitu (dipercaya Megawati), karena saya menggantikan Pak Anas yang juga kader PDIP," kata Hendi, sapaannya, usai pelantikan sebagai Kepala LKPP periode 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Senin, 10 Oktober 2022.

Megawati pun hadir dalam pelantikan Hendi, ditemani Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah. Usai pelantikan, Hendi menyebut kalau Megawati berpesan kepada dirinya untuk hati-hati memimpin LKPP.

"Itu duitnya banyak di situ, jadi kamu hati-hati, harus taat asas," ujar Hendi menceritakan pesan bos partainya tersebut. "Kalau perlu matanya ditutup, jangan tergoda hal-hal yang lain, itu tadi pesannya, saya akan junjung tinggi integritas."

Baca juga: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Resmi Menjabat Sebagai Kepala LKPP

Hendi, sapaan Hendrar, merupakan Wali kota Semarang dua periode. Terakhir, Hendi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memimpin Kota Semarang pada 26 Februari 2021.

Hendi dan Hevearita akan memimpin Kota Semarang sampai 2026 nanti. Di sisi lain, Jokowi mengaku telah mengikuti rekam jejak, kemampuan, dan kapasitas Hendi dalam mengelola sebuah organisasi. 

Jokowi menyebut LKPP berfungasi mengelola barang dan jasa yang nilainya mencapai ratusan triliun. Bila ditambah dengan daerah, kata dia, maka mencapai ribuan triliun. Untuk itu, Jokowi menugaskan agar Hendi bisa terus memperbaiki sistem yang ada di LKPP.

"Yang penting sistemnya terus diperbaiki, sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu, betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditanya soal kedekatan dengan presiden, Hendi menyebut dirinya dan Jokowi sama-sama dari Jawa Tengah. "Pasti saya merasa saya bagian dari beliau, di saat dia (Jokowi) jadi Wali Kota (Solo), saya waktu itu jadi Plt Wali Kota (Semarang)," ujarnya.

Kemudian, kata Hendi, Jokowi menjadi Gubernur DKI dan dirinya masih tetap berada di Jawa Tengah. Saat Pemilu Presiden 2014, Hendi pun kembali bersua Jokowi dan menjadi tim pemenangan. 

"Jadi insyaallah ya, enggak ngerti banyak tentang beliau, tapi saya ada pemahaman karakter beliau yang tidak terlalu banyak dalam berkenalan, tapi insyaallah kami profesional," ujarnya,

Dengan menjabat sebagai Kepala LKPP, praktis Hendi tak bisa lagi melanjutkan jabatan sebagai Wali Kota Semarang. Sesuai regulasi, kata dia, maka nantinya harus ada surat pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir dalam pelantikan hari ini dan berbicara langsung dengan Hendi. Tito, kata Hendi, akan segera memproses surat pemberhentiannya sebagai Wali Kota Semarang.

Nantinya, Ita, sapaan dari Hevearita G. Rahayu, akan otomatis menjadi Plt Wali Kota Semarang. Tapi Hendi tak tahu kapan surat pemberhentian terbit karena menjadi tugas Tito. "Nanti biar proses itu kami jalani sampai dengan surat pemberhentian Wali Kota-nya keluar," kata dia.

Baca juga: Pilih Hendrar Prihadi Sebagai Kepala LKPP, Presiden Jokowi: Saya Lihat Kemampuan dan Integritasnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

5 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

6 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Gugat ke PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024. Menurut Gayus, penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya menunggu putusan gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

7 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

8 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

9 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

11 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

11 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

12 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?


Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

15 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Usai Ditolak MK, PDIP Sebut Akan Terus Berjuang Jaga Konstitusi melalui PTUN

PDIP menerima dan menghormati putusan MK. Meski begitu, PDIP akan berjuang menjaga konstitusi, termasuk melalui PTUN.


MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

17 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud, PDIP Berterima Kasih kepada Pihak yang Ikut Jaga Konstitusi

Sekjen PDIP juga mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power.