Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang Dilantik Sebagai Kepala LKPP

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, resmi menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hendrar dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin pagi, 10 Oktober 2022.

Hendrar menggantikan posisi Abdullah Azwar Anas yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Pemberadaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 7 September lalu. Azwar Anas menjabat sebagai Menpan RB untuk mengisi posisi yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo. 

Ketiga tokoh tersebut memiliki satu kesamaan. Mereka adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Latar belakang pribadi Hendrar Prihadi

Hendi lahir dan tumbuh di Kota Semarang pada 3 Maret 1971. Dia adalah putra bungsu dari 10 bersaudara pasangan Sunarso dan Sutarmi. Sang ayah, Sunarso merupakan tentara dengan pangkat terakhir Kapten.

Lahir di Semarang pada 3 Maret 1971 (51 tahun), Hendrar merupakan putra bungsu dari 10 bersaudara pasangan Sunarso dan Sutarmi. Ayahnya merupakan tentara dengan pangkat terakhir Kapten. 

Sepanjang hidupnya pun dia habiskan di kota kelahirannya tersebut. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), dia melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata. Dia kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 di program Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Pria yang akrab di sebut Hendi itu juga menyandang gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro. 

Hendi tak langsung berkecimpung di dunia politik. Awalnya, dia sempat bekerja di sebuah perusahaan bidang alat kesehatan, CV Daya Prima. Hal itu diakui Hendi sendiri dalam sebuah unggahannya di media sosial Instagram. Hendi mengaku menjadi tenaga pemasaran kaca mata di sana. 

Lelah sebagai karyawan, Hendi kemudian membuka perusahaannya sendiri, yaitu CV Sinar Mulia pada 1999. Dia juga tercatat pernah menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata pada 2001-2004. 

Berkarir di dunia Politik

Selain sebagai pebisnis, Hendi pun berkecimpung di dunia politik. Dia pernah menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia  atau KNPI Kota Semarang selama dua periode (2004-2008 dan 2008-2011). 

Aktif di KNPI membuat dia kemudian bersentuhan dengan partai politik. Hendi pun akhirnya memutuskan untuk menjadi kader PDIP dan ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu 2009) dan akhirnya duduk sebagai anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya beberapa bulan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, Hendi dicalonkan PDIP untuk menjadi calon Wakil Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang 2010. Dia saat itu mendampingi Soemarmo Hadi Saputro yang juga merupakan kader partai banteng. 

Selain menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang, Hendi juga dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Kota Semarang sejak 2010 hingga saat ini. 

Dua tahun menjadi Wakil Wali Kota Semarang, Hendi mendapatkan promosi menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang setelah Soemarmo dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 21 Oktober 2013, dia pun dipastikan menjadi Wali Kota Semarang setelah vonis terhadap Soemarmo berkekuatan hukum tetap. 

Dua tahun berselang, Hendi kembali maju pada Pilkada Kota Semarang. Kali ini, dia menggandeng kader PDIP lainnya Hevearita Gunaryanti Rahayu. Hendi kembali menang. Dengan pasangan yang sama, Hendi pun memenangkan Pilkada Kota Semarang 2021. 

Selanjutnya, Jejak sebagai Wali Kota Semarang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

49 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

3 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

6 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

7 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

8 jam lalu

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

20 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

22 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

22 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.