Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Editor

Febriyan

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menyebut DPR RI telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Fadli pun menilai Presiden Jokowi bisa mengabaikan surat dari DPR.

Fadli meminta DPR RI menarik keputusannya untuk menggantikan Aswanto dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah. 

"Menurut saya DPR mesti menarik keputusannya memberhentikan Aswanto, karena terjadi kesalahan dan kekeliruan secara undang-undang dan Konstitusi," ujar Fadli saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Oktober 2022. 

Pergantian Aswanto dengan Guntur merujuk pada surat pimpinan Mahkamah Konstitusi Nomor 3010/KP.10/07/2022. Surat tersebut berhubungan dengan putusan MK yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi hakim konstitusi. Tapi sejumlah mantan hakim MK menyebut DPR salah memahami surat ini.

Selain itu, Fadli menyebut DPR tak berwenang memberhentikan Hakim Konstitusi tanpa penyebab yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Ia mengatakan Presiden Jokowi pun bisa mengabaikan atau menjawab surat DPR soal pemberhentian Aswanto ini. 

"Jika suratnya sudah diserahkan kepada Presiden, Presiden bisa menyatakan tidak bisa mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan hukum," kata Fadli. 

Fadli mengatakan Perludem saat ini sedang berusaha melaporkan anggota dewan yang mengeluarkan pemberhentian Aswanto itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan ini dilakukan bersama dengan LSM Indonesia Parliamentary Center (IPC) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madani.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md sebelumnya telah merespons permintaan agar Presiden Jokowi menolak pencopotan Aswanto oleh DPR. Meskipun menyatakan pemerintah akan mempelajarinya surat dari DPR terlebih dahulu, Mahfud menyatakan presiden tak bisa menolak keputusan DPR itu. 

Pasalnya, menurut dia, dalam hukum tata negara pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan dan ditetapkan DPR. 

"Tetapi meresmikan istilah hukumnya, artinya presiden tak boleh mempersoalkan alasannya gitu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, presiden ndak bisa," kata Mahfud saat ditemui usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Mahfud mengaku tidak tahu mekanisme di DPR dan memastikan pemerintah tidak akan ikut campur. Walau demikian, kejadian pencopotan Aswanto ini sudah membuat pemerintah bereaksi.

"Kalau di DPR mekanismenya saya tidak tahu di MA juga saya tidak tahu, yang pemerintah akan kami olah agar tidak terjadi kejutan-kejutan," kata dia.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga telah merespon soal desakan sejumlah pihak agar mereka menarik keputusan penggantian Aswanto. Dia menyatakan DPR tak akan mengubah keputusannya tersebut. 

Komisi III mengganti Aswanto karena dinilai kerap menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR. Dia dianggap tak memiliki komitmen terhadap DPR yang meloloskannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi

M JULNIS FIRMANSYAH I FAJAR PEBRIANTO






KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

4 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Kaesang Pangarep Gelar Pengajian Menjelang Nikah, Kakak Iriana Jokowi Minta Doa Kelancaran

9 jam lalu

Kaesang Pangarep Gelar Pengajian Menjelang Nikah, Kakak Iriana Jokowi Minta Doa Kelancaran

Kakak Iriana Jokowi sekaligus paman Kaesang Pangarep menjelaskan, pengajian menjelang pernikahan keponakannya hanya diikuti keluarga terdekat.


Usai Semaan Quran, Erina Gudono dan Keluarga Kompak Ganti Kostum Ikuti Pengajian

9 jam lalu

Usai Semaan Quran, Erina Gudono dan Keluarga Kompak Ganti Kostum Ikuti Pengajian

Perwakilan keluarga Erina Gudono, Kusnadiono mengatakan, pihaknya bersyukur tamu undangan beserta keluarga dapat berkumpul bersama.


Survei Kepuasan Pemerintahan Presiden Jokowi, Poltracking: Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terbaik

9 jam lalu

Survei Kepuasan Pemerintahan Presiden Jokowi, Poltracking: Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terbaik

Masyarakat paling puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan dan kesehatan.


Peserta Pengajian Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono Semringah Dapat 2 Hampers Besar Ini

10 jam lalu

Peserta Pengajian Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono Semringah Dapat 2 Hampers Besar Ini

Peserta Semaan Al-Quran dan pengajian di rumah Erina Gudono, calon istri Kaesang Pangarep semringah dan memperlihatkan bingkisan yang didapat.


Rencana Pembagian Makanan di Resepsi Pernikahan Kaesang Pangarep, Erick Thohir Minta Masyarakat Antre

11 jam lalu

Rencana Pembagian Makanan di Resepsi Pernikahan Kaesang Pangarep, Erick Thohir Minta Masyarakat Antre

Erick Thohir mengatakan, untuk jenis makanan akan ada produk makanan milik Kaesang Pangarep di antaranya Sang Pisang dan Mangkokku.


Erina Gudono Jadi Menantu Presiden, Warga Syukuran Bagi-bagi Makanan Gratis untuk Anak Jalanan

12 jam lalu

Erina Gudono Jadi Menantu Presiden, Warga Syukuran Bagi-bagi Makanan Gratis untuk Anak Jalanan

Warga di sekitar rumah Erina Gudono menggelar syukuran dengan membagi makanan gratis 1.700 porsi ke anak yatim dan anak jalanan.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

13 jam lalu

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

14 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Buat Tamu Betah, dari Semaan hingga Panggih Nikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Ada Hiburan

14 jam lalu

Buat Tamu Betah, dari Semaan hingga Panggih Nikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Ada Hiburan

Grup hadroh mendapatkan undangan dari keluarga Erina Gudono untuk menghibur tamu undangan di masa jeda semaan Al-Quran ke pengajian.