KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tersangka mantan Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri (DJM) sekaligus Pengendali PT. Karsa Cipta Gemilang (KCG) Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway (kanan), tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 1 September 2022. Irfan Kurnia menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AW 101 VIP / VVIP di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016-2017, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp224 Miliar dari nilai kontrak Rp738, 9 Miliar. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas yang dilimpahkan atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.

"Hari ini, Jaksa Yoga Pratomo telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 6 Oktober 2022.

Ali mengatakan dengan pelimpahan ini, status penahanan terdakwa menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor sepenuhnya. 

Dia mengatakan agenda sidang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Tim jaksa, kata dia, masih menunggu terbitnya penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang pertama tersebut.

KPK menetapkan Irfan, selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dan telah menahannya pada 24 Mei 2022. Irfan diduga melobi pihak TNI AU agar ditunjuk menjadi kontraktor pengadaan helikopter AW 101 atau VVIP.

Baca juga: Soal Proses Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna, Ini Penjelasan KPK

Perusahaan Irfan diduga kemudian ditunjuk lewat mekanisme lelang yang telah diakali. Nilai kontrak dalam pengadaan helikopter ini adalah Rp 738 miliar. Irfan diduga mendapatkan bayaran 100 persen, walaupun belum menyelesaikan beberapa item pekerjaan. Selain itu, beberapa item pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi seperti tidak dipasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda. Akibat korupsi ini, negara rugi Rp 224 miliar.

Irfan menjadi tersangka tunggal di kasus ini. Hal itu disebabkan karena pihak TNI menghentikan proses penyidikan beberapa tersangka dari kalangan militer. Penghentian dilakukan dengan dalih kekurangan bukti.

KPK sempat memanggil mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna dan Marsekal Muda Purnawirawan Supriyanto Basuki. Namun, mereka tidak memenuhi panggilan hingga kasus ini naik ke penuntutan.

Baca juga: KPK Selesaikan Penyidikan Kasus Helikopter AW-101 dengan Tersangka Irfan Kurnia






Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

4 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

2 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

2 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

3 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

3 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

4 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

4 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.