BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

Sejumlah delegasi P20 saat mengikuti Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022. DPR RI menjadi tuan rumah dalam acara Parliamentary Fotum dan The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang digelar 5-7 Oktober 2022 dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menilai anggota parlemen memiliki peran dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatasi perubahan iklim.

Pernyataan Putu disampaikan dalam diskusi Sesi Kedua Forum Parlemen Anggota G20 (P20) dengan tema "Bagaimana Parlemen membantu mencapai target pengurangan emisi dan memfasilitasi kerja sama global terkait perubahan iklim dan beberapa krisis", Kamis, 6 Oktober 2022.

Menurut dia, anggota P20 harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

"Parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Dari segi peraturan perundang-undangan, kata Putu, Indonesia telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim. Misalya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Saat ini DPR juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Indonesia juga telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. Namun Indonesia membutuhkan perhatian bersama dari semua negara. "Meskipun kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri. Tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama," ujarnya.

Putu berharap dalam agenda P20 dapat memperkuat kerja sama antar negara untuk mengatasi perubahan iklim. Masih masih banyak yang harus dilakukan dan bertindak secara kolektif. (*)






Suwannarut Juara BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE, BNI Beri Apresiasi

2 jam lalu

Suwannarut Juara BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE, BNI Beri Apresiasi

Pegolf Indonesia pun terbukti mampu bersaing dan memunculkan banyak pegolf potensial yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.


Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bantalan Pengaman Sosial

5 jam lalu

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bantalan Pengaman Sosial

Peserta akan mendapatkan jaring pengaman sosial, sehingga walaupun kondisi saat ini begitu menantang, tapi pekerja tidak akan sampai jatuh miskin ketika terjadi risiko.


Legislator Apresiasi Capaian Airnav Indonesia

5 jam lalu

Legislator Apresiasi Capaian Airnav Indonesia

Dalam pertemuan asosiasi Air Navigation beberapa negara sahabat di Asia Pasifik, Airnav Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon atau mencapai Net Zero emission.


Komisi III DPR: Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

5 jam lalu

Komisi III DPR: Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono tegaskan bahwa masalah narkoba merupakan tanggungjawab bersama.


Legislator Minta Panglima TNI Tingkatkan Profesionalisme Tentara

5 jam lalu

Legislator Minta Panglima TNI Tingkatkan Profesionalisme Tentara

Politisi dari Fraksi PPP ini juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi.


Lolos Memuaskan Ujian Doktor, Bamsoet Beberkan Terobosan Hukum PPHN Tanpa Amandemen

8 jam lalu

Lolos Memuaskan Ujian Doktor, Bamsoet Beberkan Terobosan Hukum PPHN Tanpa Amandemen

Disertasi ini berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan


RUU Daerah Kepulauan Perlu Dikaitkan dengan Paradigma Blue Economy

10 jam lalu

RUU Daerah Kepulauan Perlu Dikaitkan dengan Paradigma Blue Economy

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memberikan masukan agar RUU Daerah Kepulauan tetap relevan dan sesuai dengan isu utama saat ini.


Aliansi Nasional Dibentuk Akhiri AIDS Pada Anak

11 jam lalu

Aliansi Nasional Dibentuk Akhiri AIDS Pada Anak

UNAIDS Indonesia, Jaringan Indonesia Positif, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Lentera Anak Pelangi, dan Yayasan Pelita Ilmu, membuat Aliansi Nasional untuk mengakhiri AIDS pada Anak di Indonesia dalam memperingati Hari AIDS Sedunia


Pegadaian Raih Human Capital & Performance Awards 2022

12 jam lalu

Pegadaian Raih Human Capital & Performance Awards 2022

PT Pegadaian berhasil raih penghargaan di ajang Human Capital & Performance Awards 2022, yang digelar oleh Majalah Business News di Jakarta


Mas Dhito Sambut Peserta Dholo KOM, Jadikan Kelok 9 Surganya Pesepeda

12 jam lalu

Mas Dhito Sambut Peserta Dholo KOM, Jadikan Kelok 9 Surganya Pesepeda

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyambut kedatangan ratusan pesepeda Dholo KOM Challenge di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri