TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali berbicara tentang konflik geopolitik yang telah menimbulkan ancaman krisis pangan hingga krisis keuangan di semua negara. Kepala negara pun menyerukan dunia untuk memperbanyak titik temu dan mengatasi perbedaan satu sama lain untuk menghadapi berbagai masalah ini.
"Multilateralisme merupakan jalan paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama," kata Jokowi dalam Pembukaan Sidang The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit, di Gedung DPR, Jakarta, 6 Oktober 2022.
Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyerukan semua negara duduk bersama menemukan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.
Salah satu konflik yang sedang berlangsung di dunia saat ini adalah perang Rusia Ukraina yang terus berkecamuk. Terbaru, Rusia menggelar referendum di empat wilayah Ukraina. Jokowi yang sudah menemui kedua pemimpin negara mengatakan perang ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Bagian dari Solusi
Hari ini, Jokowi kembali menyerukan bahwa konflik dan perpecahan justru menyengsarakan semua pihak. "Semua terdampak, semua rugi semua terancam tidak ada satu pun yang menang karena sesungguhnya semuanya kalah," kata dia dalam acara yang dihadiri anggota parlemen dari negara G20 ini.
Untuk itu, Jokowi pun mengajak parlemen global dapat menjadi bagian dari solusi, berperan sebagai jembatan, dan pembawa misi perdamaian. "Membangun dialog dan membangun perundingan, mengedepankan kebersamaan menghindari perpecahan," kata dia.
Jokowi yakin forum parlemen G20 ini menjadi sangat strategis untuk membicarakan agenda agenda bersama dunia yang memerlukan dukungan politik dari parlemen. "Untuk menyelesaikan masalah masalah nyata yang dihadapi seluruh warga dunia," kata dia.
Sejauh ini, Jokowi belum menyampaikan sikap langsung soal referendum oleh Rusia di Ukraina. Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyatakan bahwa referendum ini melanggar prinsip PBB dan hukum internasional.
Referendum tersebut telah menjadi dasar pencaplokan ilegal empat wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, oleh Rusia. "Setiap negara harus menghormati kedaultan dan integritas wilayah negara lain, kata Kementerian Luar Negeri.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
