INFO NASIONAL - Masyarakat Kalimantan Timur yang tergabung dalam Jejaring Panca Mandala (JPM) mendeklarasikan diri bergotong royong membumikan Pancasila di Benua Etam, Kamis, 6 Oktober 2022.
Deklarasi ini berlangsung di hadapan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasia (BPIP), Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si., Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Ir. Prakoso, M.M., dan 10 pimpinan daerah lainnya.
JPM terdiri dari 5 unsur (pentehelix) yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa. Sebelumnya telah mendapat penguatan pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP, 4-5 Oktober 2022 di Kota Samarinda.
“Dengan ini kami sepakat membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta mendukung kolaborasi dan sinergi pembinaan ideologi Pancasila di Provinsi Kalimantan Timur”, ucap 55 pengurus JPM se-Kalimantan Timur saat mendeklarasikan diri di Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Dengan telah diucapkannya deklarasi, unsur masyarakat se-Kaltim ini resmi dikukuhkan menjadi 11 JPM di Kalimantan Timur. Adapun 11 JPM terdiri dari JPM Benua Etam, Provinsi Kalimantan Timur; JPM Tepian, Kota Samarinda; JPM Beriman, Kota Balikpapan; JPM Kota Taman, Kota Bontang; JPM Batiwakkal, Kabupaten Berau; JPM Borneo Untung Benua, Kabupaten Kutai Timur; JPM Benuo Taka, Kabupaten Penajam Paser Utara; JPM Paser Daya Taka, Kabupaten Paser; JPM Rakat Betulungan, Kabupaten Kutai Kartanegara; JPM Sempekat Sempawaat, Kabupaten Kutai Barat; dan JPM Tana’a Meka’am, Kabupaten Mahakam Ulu.
Baca Juga:
Setelah dikukuhkan, para JPM akan melakukan aksi konkret, di antaranya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi kepada keluarga narapidana teroris (Napiter) yang telah direncanakan JPM Benua Etam, Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara itu, JPM Rakat Betulungan, Kab. Kutai Kartanegara membuat rencana program penguatan kapasitas SDM dalam membumikan Pancasila pada karyawan swasta di perusahaan-perusahaan melalui kegiatan pembentukan Kader Pancasila Jaringan JPM. Mereka juga akan mengampaknyekan literasi digital Pancasila melalui pembuatan video musik yang berbasis kearifan lokal/musik etnik modern, workshop musik dan lirik pemahaman nilai Pancasila, serta pembuatan video destinasi wisata.
Calon Ibu Kota Negara, Kab. Penajam Paser Utara akan menjadi tempat bagi JPM Benuo Taka melaksanakan program pemberdayaan pada bidang pendidikan melalui Pesantren Penggerak Pancasila yang meliputi, penelitian santri penggerak Pancasila, sosialisasi wawasan kebangsaan, pendampingan, dan pelatihan.
Kepala BPIP, Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. menyatakan bangsa Indonesia harus sadar, bangsa yang besar sebagai karunia yang wajib disyukuri. “Setiap orang ditantang untuk mengisi waktu dengan berguna. Kita wajib bersyukur, caranya dengan menjaga persatuan,” katanya.
Ia pun memberi motivasi kepada para JPM untuk bersemangat menjadi teladan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. “Harapan saya jaga baik-baik NKRI. Mari kita sama-sama berusaha mewujudkan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Prof Yudian.
Deputi Bidang Hubungan Antara Lembaga, Sosialsiasi, Komunikasi, dan Jaringan, Ir. Prakoso, M.M. menambahkan bahwa keberadaan JPM sangat penting agar pembinaan ideologi Pancasila dapat berlangsung dengan sinergi, kolaboratif, efektif, dan gotong royong dalam pembumian ideologi Pancasila di Kaltim. “Kami berharap pemda dapat melakukan pembinaan sehingga tercipta sinergi di daerah masing-masing,” ucapnya.
Dalam laporannya, Prakoso menjelaskan Provinsi Kaltim merupakan yang pertama membentuk JPM di Pulau Kalimantan. Saat ini BPIP telah menginisiasi terbentuknya JPM di 10 provinsi dan akan terus dibentuk di 517 kab/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. menuturkan, Provinsi Kaltim siap hidup berdampingan dengan siapa saja serta dengan suku dan agama apa saja. “Kaltim sudah terbiasa hidup berdampingan dan kondusif dari Kerajaan Kutai Kartanegara hingga sekarang tidak pernah terjadi kerusuhan,” katanya.
Ia pun berpesan kepada para JPM agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah ada di Kaltim sebagai harga mati untuk menghalau gerakan-gerakan separatis dan radikal yang bisa saja terjadi.
Dalam Deklarasi JPM Se-Kalimantan Timur ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan Pemprov Kaltim dan 10 kota/kabupaten se-Provinsi Kaltim.
Anggota JPM asal Kab. Kutai Kartanegara, Akhmad Akbar Haka Saputra mengaku lebih mencintai Indonesia setelah mendapat penguatan dari BPIP. “Kami anak muda terakhir dapat pelajaran Pancasila itu saya pikir tahun ‘98 ya. Udah 25 tahun ke-delay. Jadi seperti nge-refresh lagi ingatan. Akhirnya kita jadi lebih cinta banget akan Indonesia. Selama ini kita ternyata abai,” ujarnya.
Akbar juga mengaku tergerak melakukan tindakan konkret dalam pengamalan Pancasila di tengah masyarakat bersama anggota JPM lainnya. Pasalnya, saat ini masyarakat mungkin bisa hapal setiap sila di Pancasila, namun belum memahami dan meresapi setiap nilainya. “Tugas kita yang ada dalam JPM menjadi jejaring meneruskan tongkat estafet dan saluran informasi bagi teman-teman yang lebih muda atau temen-temen di luar sana.” (*)
