KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

Reporter

Editor

Febriyan

Pramugari PT RDG Airlines Tamara Anggraeny menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. Pramugari perusahaan penyewaan jet pribadi itu diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjemput paksa istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka akan dijemput paksa bila mereka tidak datang lagi ketika dipanggil KPK.

“Jika mangkir kembali, maka sesuai ketentuan hukum bisa dilakukan jemput paksa terhadap saksi,” kata Kepala Bagian pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 6 Oktober 2022.

Menurut Ali, tidak ada alasan hukum mereka tidak hadir pada panggilan KPK. Meskipun mereka keluarga Lukas, mereka berstatus saksi yang wajib datang ketika dipanggil.

“Pasti kami segera panggil untuk yang kedua kali,” ujar dia.

Istri dan Anak Lukas mangkir dalam pemeriksaan pertama

KPK memanggil istri Lukas, Yulce Wenda dan anaknya Astract Bona Timoramo pada Rabu, 5 Oktober 2022. Keduanya tidak hadir tanpa alasan alias mangkir.

KPK memanggil Welda dan Bona untuk diperiksa di kasus korupsi yang menyeret Lukas sebagai tersangka. Kasus itu adalah dugaan Lukas menerima suap dan gratifikasi proyek yang bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. Lukas diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar.

KPK blokir rekening istri Lukas

Ali mengatakan sebelumnya KPK sudah memblokir istri Lukas. Dia mengatakan pemblokiran dilakukan untuk kebutuhan penyidikan.

“Tim penyidik memblokir rekening istri tersangka LE untuk kebutuhan pembuktian,” 

Selain itu, KPK juga tengah menelusuri laporan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut Lukas Enembe. PPATK telah memblokir sejumlah rekening milik Lukas dan keluarganya.

Politikus Partai Demokrat itu disebut sempat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah jumbo. Diantaranya adalah transaksi di sebuah kassino yang disebut bernilai hingga Rp 560 miliar. 

Majalah Tempo edisi 25 September 2022 juga menyebutkan sejumlah temuan PPATK. Lembaga yang dipimpin oleh Ivan Yustiavandana itu menyebutkan adanya setoran jumbo yang mengalir ke rekening anggota keluarga Lukas.

Salah satu aliran janggal itu mengalir ke rekening anak Lukas berjumlah Rp 50 miliar. Uang itu disimpan dalam bentuk deposito bank. Lukas diduga menggunakan duit tersebut untuk membayar premi asuransi sebesar sekitar Rp 6 miliar.  

Lukas Enembe dua kali mangkir dari panggilan KPK

Sejauh ini, KPK masih belum berhasil memeriksa Lukas. Dia telah dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. KPK berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk mengetahui kondisi kesehatan Lukas sebenarnya.

Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus membantah bosnya melakukan korupsi. "Selama menjadi Gubernur Papua 10 tahun, tidak pernah menerima satu persen pun uang dari pengusaha," kata Rifai.

Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menyatakan kliennya bisa menjelaskan soal transaksi keuangan yang dinilai janggal oleh PPATK tersebut. Dia menyatakan Lukas memiliki tambang emas ilegal di wilayah Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Izin tambang Lukas itu disebut baru akan diurus.  






Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

8 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

9 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

13 jam lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.