Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Reporter

Editor

Amirullah

Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 terpilih dalam Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022. Rapat paripurna tersebut mengesahkan 9 calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027 terpilih, penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022 oleh BPK RI, dan pidato Puan Maharani penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang. Taufan mengatakan Ketua Komnas seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.

“Itu bertentangan dengan UU 39 tahun 1999,” kata Taufan kepada wartawan, Rabu, 5 Oktober 2022.

Taufan mengatakan pemilihan ketua dan wakil ketua Komnas diatur dalam Pasal 83 Ayat 3 UU 39 Tahun 1999. Dalam aturan itu, tertulis bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan dari dan oleh anggota.

Tata Terbit Komnas HAM Pasal 22 Ayat 2, kata dia, juga menjelaskan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan oleh para komisioner dalam rapat paripurna.

Taufan mengatakan pemilihan oleh anggota Komnas itu bukan tanpa alasan. Dia mengatakan semua Komnas HAM di dunia harus independen. “Langkah politik DPR bisa dianggap intervensi yang melemahkan Komnas HAM,” kata dia.

Menurut dia, upaya untuk menjaga independensi anggota Komnas HAM sudah dilakukan sejak seleksi. Dia mengatakan panitia seleksi calon anggota Komnas HAM dibentuk dalam sidang paripurna. Dia membandingkan pemilihan pansel untuk posisi komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh pemerintah. “Itu lah otonomi lembaga ini,” kata dia.

Menurut Taufan, bahkan di era Orde Baru pun intervensi terhadap Komnas HAM pun dibatasi. Dia kaget dengan intervensi yang dilakukan oleh DPR di era demokrasi seperti saat ini. “Pemilihan ini mesti diulang,” kata dia.

Komisi Hukum DPR memilih 9 orang menjadi komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Dari 9 orang itu, DPR memilih Atnike Sigiro menjadi Ketua Komnas HAM.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

7 jam lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

11 jam lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

18 jam lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

1 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

1 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

1 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

2 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

3 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

3 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.