Panglima TNI Hindari Sanksi Etik Prajurit di Tragedi Kanjuruhan

Reporter

Editor

Amirullah

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ditemui usai peringatan HUT TNI ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghindari pengenaan sanksi etik bagi prajurit yang terlibat dalam aksi kekerasan saat Tragedi Kanjuruhan. Sejumlah prajurit yang terlibat dalam pengamanan pertandingan kini terancam sanksi, termasuk komandan batalion.

"Saya berusaha untuk tidak etik, karena etik ini apabila tadi, ada memang syarat-syaratnya. Bagi saya itu sudah sangat jelas, itu pidana," kata Andika Perkasa saat ditemui usai peringatan HUT TNI ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022.

Sebelumnya, ratusan orang tewas dalam Tragedi Kanjuruhan pascapertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Kekerasan dari aparat dan penggunaan air mata pun jadi sorotan publik dari kejadian ini.

Andika menyebut sejauh ini sudah ada 5 prajurit yang diperiksa akibat Tragedi Kanjuruhan karena sudah ada bukti awal. Empat orang sudah mengakui bahwa mereka telah melakukan kekerasan kepada suporter Arema FC dan satu lagi belum mengakuinya. "Tapi kami enggak menyerah," kata dia.

Andika menyebut TNI terus meminta informasi ke siapapun yang memiliki video kerusuhan di Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Dari lima yang diperiksa ini, empat orang berpangkat sersan dua (serda) dan satu orang prajurit satu (pratu).

Andika tidak merinci apakah semua yang mengaku adalah empat orang yang berpangkat serda ini. Tapi Ia memastikan TNI sekarang sedang memeriksa unsur pimpinan dari para prajurit. 

"Kami memeriksa juga yang lebih atasnya, prosedur apakah yang mereka lakukan, apakah mereka sudah mengingatkan, dan seterusnya," ujar mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ini.

Periksa Komandan

Pemeriksaan ini sampai ke tingkat komandan batalion yang ada di lokasi kejadian. Pemeriksaan ini, kata dia, adalah bagian dari evaluasi di tubuh TNI. "Berarti kan briefing, penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak, walaupun kami hanya BKO, itu berarti tidak berjalan," kata dia.

Dalam video yang terbesar di media sosial, salah satunya menunjukkan ada prajurit yang menendang punggung suporter yang sedang berjalan di lapangan. Video ini yang jadi salah satu rujukan Andika.

"Seperti yang di video, beberapa oknum, itu kan menyerang masyarakat atau individu yang tidak juga menyerang mereka, bahkan juga membelakangi. Itu ya sangat-sangat enggak bagus," kata Andika.

Andika menyebut minimal  prajurit ini bisa dikenai Pasal 351 KUHP ayat 1. Lalu KUHP militer Pasal 126 soal melebihi kewenangan dalam bertindak. "Itu minimal, jadi kami akan terus dan masing-masing pasal kan ada ancaman hukumannya," kata dia.

Begitupun dengan komandan dari prajurit. Kalau semisalnya komandan tidak memberikan briefing yang jelas sehingga pecah kerusuhan, artinya tidak bertanggung jawab. "Berarti Pasal 126 KUHP M (militer), KUHP M ini akan pidana, bukan hanya etika atau disiplin," ujarnya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Korban Tragedi Kanjuruhan Buat Surat Pengaduan Masyarakat Terhadap Kapolri dan Kabareskrim

9 jam lalu

Korban Tragedi Kanjuruhan Buat Surat Pengaduan Masyarakat Terhadap Kapolri dan Kabareskrim

Korban Tragedi Kanjuruhan menantang Kapolri dan Kaberskrim untuk membongkar ulang konstruksi hukum penanganan perkara ini.


Pengamat Militer Sebut Ada 2 Opsi Andika Perkasa Pascapensiun

14 jam lalu

Pengamat Militer Sebut Ada 2 Opsi Andika Perkasa Pascapensiun

Pengamat militer Anton Aliabbas menduga Jenderal Andika Perkasa bakal terjun ke dunia politik pascapensiun. Ada dua opsi.


Panglima Andika Perkasa Dapat Penghargaan Order of Australia

2 hari lalu

Panglima Andika Perkasa Dapat Penghargaan Order of Australia

Penghargaan Order of Australia diberikan pada Andika Perkasa atas jasanya dalam membangun kerja sama antara tentara Australia dan Indonesia.


Suporter Belum Boleh Nonton Liga 1, 2 dan 3, Menpora: Jangan Dianggap Ini Situasi Normal

2 hari lalu

Suporter Belum Boleh Nonton Liga 1, 2 dan 3, Menpora: Jangan Dianggap Ini Situasi Normal

Menurut Menpora kebijakan ini harus diambil karena kondisinya tidak memungkinkan pascatragedi Kanjuruhan di Malang.


Korban Tragedi Kanjuruhan Akan Laporkan Kabareskrim dan Karowassidik

2 hari lalu

Korban Tragedi Kanjuruhan Akan Laporkan Kabareskrim dan Karowassidik

Korban Tragedi Kanjuruhan Akan Laporkan Kabareskrim dan Karowassidik karena menolak laporan mereka.


Rebutan Kursi Ketum PSSI Setelah Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Rebutan Kursi Ketum PSSI Setelah Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu menjadi titik balik bagi Ketum PSSI Mochamad Iriawan.


Liga 1 Kembali Bergulir, Thomas Doll Senang Tim Punya Target Lagi

2 hari lalu

Liga 1 Kembali Bergulir, Thomas Doll Senang Tim Punya Target Lagi

Pelatih Persija Thomas Doll menyatakan para pemainnya berlatih tanpa punya target saat kompetisi Liga 1 berhenti karena Tragedi Kanjuruhan.


Liga 1 Bisa Digelar Kembali, Ini Sederet Ucapan Terima Kasih dari Ketua Umum PSSI

2 hari lalu

Liga 1 Bisa Digelar Kembali, Ini Sederet Ucapan Terima Kasih dari Ketua Umum PSSI

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo hingga pecinta sepak bola karena Liga 1 bisa digelar kembali.


Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

3 hari lalu

Menkopolhukam: Pemerintah Izinkan BRI Liga 1 Kembali Bergulir Tanpa Penonton

Pemerintah memberikan izin kompetisi BRI Liga 1 kembali bergulir, namun tak boleh ada penonton yang hadir di stadion.


Pemerintah Izinkan Liga 1 Dilanjutkan setelah Dihentikan karena Tragedi Kanjuruhan

3 hari lalu

Pemerintah Izinkan Liga 1 Dilanjutkan setelah Dihentikan karena Tragedi Kanjuruhan

Liga 1 ini digelar secara bubble dan tanpa penonton.