PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Rapat paripurna ini ditandatangani 303 dari 575 anggota Dewan. Sebanyak 71 anggota Dewan hadir secara fisik dan 183 virtual serta izin 49. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keputusan DPR yang bakal membeli TV 43 inci dengan anggaran Rp 1,5 miliar. Rencananya, ada 100 unit TV yang ditempatkan di ruang kerja anggota dewan.

Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, menyebut keputusan ini merupakan bentuk pemborosan duit rakyat. Apalagi, kata dia, saat ini perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Ini pemborosan anggaran justru di saat perekonomian lagi sulit. Ironis banget. Kalau kita pantau di pasar, harganya jauh di bawah penganggaran DPR, hanya berkisar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per unit. Sementara, DPR memasang pagu Rp 15 juta,” kata Kokok dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Oktober 2022.

Dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, terdapat paket dengan nama 'Pengadaan TV LED 43 Inch untuk Ruang Kerja Anggota'. Paket itu diberi nomor 36341964. Volume pekerjaan di situs ini tertulis 100 buah. Adapun sumber dananya dari APBN 2022 dengan total pagu Rp 1,5 miliar. Namun kini, paket tersebut tidak dapat ditemukan di SiRUP LKPP.

Menurut Kokok, duit rakyat tersebut mestinya digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Ia turut mempertanyakan urgensi pemasangan TV mengingat informasi sudah bisa diakses melalui gawai.

“Itu uang rakyat, setiap sen harus digunakan dengan tepat, efisien, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Adapun jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal. “Selain pasti lebih murah, DPR akan membantu tumbuh kembangnya industri domestik. Tidak membuang devisa,” kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

5 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

11 jam lalu

Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

Realisasi pendapatan DKI Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022 tergolong rendah. DPRD DKI mengkritik target pendapatan terlalu tinggi.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

14 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

1 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

1 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

1 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


PSI Pertemukan Warga Pancoran dan Pertamina soal Sengketa Lahan: Ada Kejelasan

1 hari lalu

PSI Pertemukan Warga Pancoran dan Pertamina soal Sengketa Lahan: Ada Kejelasan

Pimpinan Fraksi PSI DPRD DKI mendatangi kantor PT Pertamina untuk membahas status lahan di Jalan Pengadegan Utara Raya, Pancoran, Jakarta Selatan


Menonton TV, Bagaimana Mengatur Jarak Pandang agar Mata tetap Nyaman?

2 hari lalu

Menonton TV, Bagaimana Mengatur Jarak Pandang agar Mata tetap Nyaman?

Menonton TV jarak dekat tidak langsung berakibat kerusakan mata. Tapi?


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

2 hari lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

2 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.