Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi tak mau menjawab secara tegas soal desakan agar dirinya tak mengesahkan pencopotan hakim sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Dia hanya menyatakan bahwa semua pihak harus taat pada undang-undang. 

"Kita semua harus taat pada aturan," kata Jokowi singkat saat ditemui usai peringatan HUT TNI ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022.

"Aturan konstitusi maupun aturan undang-undang, udah pegangannya itu saja," kata kepala negara. Tapi Mantan Gubernur DKI itu tidak merinci tindakan yang akan diambilnya, apakah akan meneken Kepres pemberhentian Aswanto atau tidak.

Sebelumnya Komisi Hukum DPR RI mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi  Aswanto dengan Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah.  Penggantian itu pun telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Kamis lalu, 29 September 2022. 

Pergantian Aswanto dengan Guntur merujuk pada surat pimpinan MK Nomor 3010/KP.10/07/2022. Surat tersebut berhubungan dengan putusan MK yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi hakim konstitusi. Tapi sejumlah mantan hakim MK menyebut DPR salah memahami surat ini.

Pada 1 Oktober,  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md merespons adanya permintaan agar Presiden Jokowi menolak pencopotan Aswanto oleh DPR. Caranya yaitu dengan tidak menindaklanjuti hasil rapat paripurna DPR yang memutuskan pemberhentian Aswanto, yang juga merupakan hakim MK pilihan DPR.

Mahfud menyebut pemerintah akan mempelajarinya terlebih dahulu. Lantaran dalam hukum tata negara, kata dia, pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan dan ditetapkan DPR.

"Tetapi meresmikan istilah hukumnya, artinya presiden tak boleh mempersoalkan alasannya gitu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, presiden ndak bisa," kata Mahfud saat ditemui usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Mahfud menjelaskan kalau hakim MK diusulkan oleh tiga institusi, yaitu tiga dari Mahkamah Agung atau MA, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden. " MK bikin surat karena ada perpanjangan ini akan diteruskan, tapi DPR menanggapi dengan menarik wakilnya (Aswanto)," kata Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini.

Untuk itu, Mahfud mengaku tidak tahu mekanisme di DPR dan tidak akan ikut campur. Walau demikian, kejadian pencopotan Aswanto ini sudah membuat pemerintah bereaksi.

"Kalau di DPR mekanismenya saya tidak tahu di MA juga saya tidak tahu, yang pemerintah akan kami olah agar tidak terjadi kejutan-kejutan," kata dia.

Mahfud menyebut pemerintah akan membuat mekanisme kalau ada pergantian hakim MK yang menjadi wakil dari pemerintah.

"Kami nanti akan bicarakan, karena ini baru dan agak mendadak, sehingga tidak tahu juga dan kami tersadar, bahwa kami harus membuat mekanisme itu (pergantian hakim MK dari wakil pemerintah)," kata dia.

Dari Lubang Buaya, Mahfud beranjak ke gedung MK di Medan Merdeka Barat, Jakarta. Di sana, Mahfud bersama 8 mantan hakim konstitusi berkumpul membahas soal pencopotan Wakil Ketua MK Aswanto oleh DPR.

“Kami perlu mengklarifikasi,” kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie seusai pertemuan di Gedung MK.

Anggota DPD RI ini mengatakan dirinya dan para mantan hakim MK berkesimpulan bahwa penggantian yang dilakukan oleh DPR telah melanggar Undang-Undang MK. Menurut dia, UU tegas mengatur bahwa yang berhak memberhentikan hakim adalah MK, bukan lembaga yang mengusulkan seperti DPR.

“Dan memberhentikannya itu ada sebab-sebab yang sudah diatur dalam UU,” kata dia.

Jimly mengatakan Mahfud Md selaku Menko dan mantan Ketua MK telah mendengar semua kesimpulan dari para mantan hakim. Menurut dia, Mahfud akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak perlu menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Aswanto.

“Melalui Pak Mahfud tadi sudah kami sampaikan,” kata dia.

Meskipun demikian, Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menyatakan pihaknya tak akan mengubah keputusan pencopotan Aswanto itu. Dengan begitu, nasib Aswanto dan Guntur Hamzah kini berada di tangan Presiden Jokowi. 






Kaesang Pangarep Gelar Pengajian Menjelang Nikah, Kakak Iriana Jokowi Minta Doa Kelancaran

9 jam lalu

Kaesang Pangarep Gelar Pengajian Menjelang Nikah, Kakak Iriana Jokowi Minta Doa Kelancaran

Kakak Iriana Jokowi sekaligus paman Kaesang Pangarep menjelaskan, pengajian menjelang pernikahan keponakannya hanya diikuti keluarga terdekat.


Usai Semaan Quran, Erina Gudono dan Keluarga Kompak Ganti Kostum Ikuti Pengajian

9 jam lalu

Usai Semaan Quran, Erina Gudono dan Keluarga Kompak Ganti Kostum Ikuti Pengajian

Perwakilan keluarga Erina Gudono, Kusnadiono mengatakan, pihaknya bersyukur tamu undangan beserta keluarga dapat berkumpul bersama.


Survei Kepuasan Pemerintahan Presiden Jokowi, Poltracking: Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terbaik

9 jam lalu

Survei Kepuasan Pemerintahan Presiden Jokowi, Poltracking: Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terbaik

Masyarakat paling puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan dan kesehatan.


Peserta Pengajian Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono Semringah Dapat 2 Hampers Besar Ini

10 jam lalu

Peserta Pengajian Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono Semringah Dapat 2 Hampers Besar Ini

Peserta Semaan Al-Quran dan pengajian di rumah Erina Gudono, calon istri Kaesang Pangarep semringah dan memperlihatkan bingkisan yang didapat.


Rencana Pembagian Makanan di Resepsi Pernikahan Kaesang Pangarep, Erick Thohir Minta Masyarakat Antre

11 jam lalu

Rencana Pembagian Makanan di Resepsi Pernikahan Kaesang Pangarep, Erick Thohir Minta Masyarakat Antre

Erick Thohir mengatakan, untuk jenis makanan akan ada produk makanan milik Kaesang Pangarep di antaranya Sang Pisang dan Mangkokku.


Erina Gudono Jadi Menantu Presiden, Warga Syukuran Bagi-bagi Makanan Gratis untuk Anak Jalanan

12 jam lalu

Erina Gudono Jadi Menantu Presiden, Warga Syukuran Bagi-bagi Makanan Gratis untuk Anak Jalanan

Warga di sekitar rumah Erina Gudono menggelar syukuran dengan membagi makanan gratis 1.700 porsi ke anak yatim dan anak jalanan.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

12 jam lalu

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Buat Tamu Betah, dari Semaan hingga Panggih Nikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Ada Hiburan

14 jam lalu

Buat Tamu Betah, dari Semaan hingga Panggih Nikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Ada Hiburan

Grup hadroh mendapatkan undangan dari keluarga Erina Gudono untuk menghibur tamu undangan di masa jeda semaan Al-Quran ke pengajian.


Air 7 Sumber Siraman Kaesang Pangarep - Erina Gudono Didoakan, Nanti Malam Dikirim ke Solo

18 jam lalu

Air 7 Sumber Siraman Kaesang Pangarep - Erina Gudono Didoakan, Nanti Malam Dikirim ke Solo

Air yang sudah didoakan itu sebagian digunakan Erina Gudono, sebagian lagi dikirim ke Solo untuk digunakan Kaesang Pangarep.


Erina Gudono Jalani Gladi Adat Sebelum Akad Nikah, Mulai dari Adang Sepisan Sampai Langkahan

1 hari lalu

Erina Gudono Jalani Gladi Adat Sebelum Akad Nikah, Mulai dari Adang Sepisan Sampai Langkahan

Sebelum siraman,. Erina Gudono melakukan prosesi adat Langkahan lantaran dia melangkahi dua kakaknya untuk menikah.