KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Reporter

Editor

Febriyan

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2020. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa Emirsyah Satar, selama 8 tahun, pidana denda sebesar Rp.1 miliar, dan subsider kurungan selama 3 bulan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah dua orang untuk berpergian ke luar negeri dalam kasus suap pengadaan pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015. Pencegahan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Benar KPK melakukan pencegahan terhadap dua orang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu, 5 Oktober 2022.

Ali tak menyebutkan identitas kedua orang tersebut. Dia hanya mengatakan pencegahan dilakukan untuk waktu 6 bulan ke depan hingga Januari 2023. Waktu pencegahan itu dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidik.

Pencegahan dilakukan untuk mempermudah penyidikan kasus ini. Sehingga, ketika dipanggil pihak tersebut bisa kooperatif dan hadir ke hadapan tim penyidik.

Sebelumnya, KPK menyatakan membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015. Dalam kasus ini, KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap sebesar Rp 100 miliar.

“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 M yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” kata Ali, Selasa, 4 Oktober 2022.

Ali mengatakan penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di PT Garuda Indonesia yang sebelumnya sudah ditangani KPK. Ali mengatakan penyidikan ini bisa berhasil karena kerja sama dengan otoritas di Inggris dan Prancis.

“KPK apresiasi pihak otoritas asing dimaksud yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia,” kata dia.

Ali mengatakan KPK akan mengumumkan tersangka ketika penyidikan sudah dianggap mencukupi. Selain tersangka, kata dia, akan diumumkan pula pasal dan perbuatan yang disangkakan. Pengumuman itu, kata dia, akan dilakukan bersamaan dengan upaya penahanan atau penangkapan.

KPK, kata dia, masih mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang perkara ini. Dia meminta para saksi untuk kooperatif saat diperiksa.

“Dukungan masyarakat untuk terus mengawasi proses penyidikan ini, tentunya kami butuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kerja-kerja penindakan yang dilakukan KPK,” kata dia.

Menurut Ali, modus korupsi dalam perkara ini cukup kompleks. Mengingat transaksi yang dilakukan lintas negara. Kasus ini, kata dia, diduga juga tidak hanya melibatkan individu, melainkan juga korporasi, adanya aktor penting dan kerugian negara yang cukup besar.

Kasus korupsi Garuda ini, KPK sebelumnya telah menyeret Emirsyah Satar dan sejumlah orang lainnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia itu delapan tahun penjara. Emir dinilai terbukti menerima suap sebesar 2,1 juta dolar Singapura. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menguatkan hukuman itu. Emir juga diperintahkan untuk mengembalikan uang suap yang dia terima. 






KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 jam lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

7 jam lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

10 jam lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

11 jam lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

12 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

17 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

18 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

18 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

21 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

22 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.