DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (kiri) dan didampingi Ketua Makhamah Konstitusi Anwar Usman (tengah), Hakim Makhamah Konstitusi Manahan MP Sitompul memimpin sidang lanjutan pengujian formil mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di gedung MK, Jakarta, Senin 3 Februari 2020. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh perwakilan presiden dan anggota DPR RI Arteria Dahlan. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 29 September 2022 lalu. Hakim MK sebelumnya, Aswanto, digantikan oleh Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah. 

Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, menyebut keputusan ini bakal diteruskan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selanjutnya, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai tindakan administratif.

“Setelah itu diputuskan di Paripurna biasanya dalam jangka waktu seminggu surat itu dikirim ke Presiden. Selebihnya adalah tindakan administratif oleh Presiden untuk kemudian menerbitkan Kepres,” kata Arsul di Gedung DPR, Selasa, 4 Oktober 2022.

Keputusan DPR mencopot Hakim MK ini menuai kritikan dari sejumlah pakar hukum tata negara, bahkan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Ia meminta Jokowi tidak menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPR. Dia menilai keputusan ini tidak berdasar dan tidak melalui prosedur yang benar.

Arsul menolak bersepakat dengan pernyataan Jimly. Menurutnya, Presiden mesti menerbitkan Kepres sehingga bisa dipersoalkan di pengadilan. Nihilnya Kepres, kata dia, bakal meniadakan forum untuk menyelesaikan polemik ini.

“Karena kalau tidak diterbitkan Keppresnya, kan tidak ada forum untuk menyelesaikan. Mau diselesaikan di mana? Akan menimbulkan pertanyaan. Pak Aswanto kemudian keabsahannya sebagai hakim konstitusi yang menyidangkan perkara akan gantung. Gak jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, merespons adanya permintaan agar Presiden menolak pencopotan hakim MK oleh DPR. Ia menyebut pemerintah akan mempelajarinya terlebih dahulu. Sebab, dalam hukum tata negara, pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan dan ditetapkan DPR.

"Tetapi meresmikan istilah hukum, artinya Presiden tak boleh mempersoalkan alasannya gitu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, Presiden ndak bisa (nolak),” kata Mahfud saat ditemui usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Bambang Wuryanto, memberikan alasan pencopotan Aswanto. Ia menyebut kinerja Aswanto mengecewakan. 

Bambang menilai Aswanto sebagai Hakim MK pilihan DPR kerap menganulir Undang-Undang yang disahkan oleh DPR. Anggota Fraksi PDIP itu pun menyebut Aswanto tak memiliki komitmen dengan DPR. “Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh,” kata dia.

Baca juga: ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto






Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

5 jam lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


Istilah Ghosting Pernah Sangat Populer Setelah Percintaan Kaesang dan Felicia Tissue Kandas

5 jam lalu

Istilah Ghosting Pernah Sangat Populer Setelah Percintaan Kaesang dan Felicia Tissue Kandas

Istilah ghosting pernah sangat populer saat hubungan Kaesang Pangarep dan Felicia Tissue kandas. Ingat lagi, apa artinya?


Lika-Liku Kisah Cinta Kaesang Pangarep, Akhirnya Berlabuh kepada Erina Gudono

6 jam lalu

Lika-Liku Kisah Cinta Kaesang Pangarep, Akhirnya Berlabuh kepada Erina Gudono

Segera berlabuh di pelaminan bersama Erina Gudono, begin kisah cinta Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi.


Puan Bantah Penundaan Penyerahan Surpres Calon Panglima TNI karena Ada Perubahan Nama

7 jam lalu

Puan Bantah Penundaan Penyerahan Surpres Calon Panglima TNI karena Ada Perubahan Nama

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi mengumumkan nama calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan menggantikan Andika Perkasa


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

7 jam lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Silat Lidah Menpora Zainudin Amali Setelah SUGBK Dipakai Relawan Jokowi

7 jam lalu

Silat Lidah Menpora Zainudin Amali Setelah SUGBK Dipakai Relawan Jokowi

Menpora Zainudin Amali menegaskan SUGBK tak diperkenankan untuk gelaran apa pun jelang 6 bulan Piala Dunia U-20. Kenapa ada kegiatan relawan Jokowi?


PDIP Sindir Ring Satu Jokowi soal Acara Relawan, Mensesneg: Kita Fokus ke Pemerintahan

7 jam lalu

PDIP Sindir Ring Satu Jokowi soal Acara Relawan, Mensesneg: Kita Fokus ke Pemerintahan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengimbau ring satu Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar tidak bersikap Asal Bapak Senang (ABS)


Kemlu RI: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Akan Berkunjung ke Indonesia

7 jam lalu

Kemlu RI: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Akan Berkunjung ke Indonesia

Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan ke Indonesia.


Intip Koleksi Mobil 3 Tokoh Berambut Putih, Mana yang Paling Keren?

8 jam lalu

Intip Koleksi Mobil 3 Tokoh Berambut Putih, Mana yang Paling Keren?

Berikut daftar koleksi mobil dari tiga tokoh politik atau pejabat yang memiliki warna rambut putih, dilansir dari situs LHKPN:


KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI, Mensesneg Ungkap Rotasi Matra Jadi Pertimbangan

8 jam lalu

KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI, Mensesneg Ungkap Rotasi Matra Jadi Pertimbangan

Jokowi mengirimkan surpres ihwal usulan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono