KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menunjukkan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Edi Wahyudi (kiri) dan Direktur Utama PT. Arsigraphi, Sugiarto, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru, Edi Wahyudi dan Sugiarto, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.31,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penanganan kasus Formula E. “Betul kami sudah koordinasi dengan BPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

Alex mengatakan koordinasi itu dilakukan KPK pada Jumat, 30 September 2022. Alex enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Namun, Alex mengatakan audit yang dilakukan BPK pada dasarnya hanya menemukan fakta adanya dugaan kerugian negara. Menurut dia, audit BPK tidak sampai menyimpulkan siapa pelaku yang merugikan negara tersebut. “Auditor tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tetapi hanya mengungkap fakta,” kata dia.

Menurut Alex, pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan adanya dugaan perbuatan yang melawan hukum adalah penyidik.

Sebelumnya, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menduga ada upaya mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. “Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW,” kata Bambang lewat pesan teks, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan belum bisa menjelaskan detail mengenai upaya-upaya tersebut. Dia mengatakan akan menjelaskannya secara gamblang saat waktunya. “Nampaknya hal itu tinggal menunggu waktu saja,” kata dia.

Menurut dia, bila dugaan tentang upaya kriminalisasi itu benar, maka membuktikan ada problem serius di pimpinan KPK. Menurut dia, KPK telah diseret untuk permainan politik. “Kalau ini terjadi, tudingan adanya nir-integeritas sebagian Pimpinan KPK memperoleh legitimasinya dan KPK diseret pada absruditas pusaran politik dan bermain-main politik yang makin menghancurkan kredebilitas kelembagaan KPK,” kata BW.

Baca juga: Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK






Dirut Jakpro Dicopot, Politikus PKS: Sukses Gelar Formula E

2 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Politikus PKS: Sukses Gelar Formula E

Jakpro di bawah kepemimpinan Widi Amanasto sukses menggelar Fomula E Jakarta di tengah berbagai tekanan.


Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

7 jam lalu

Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa kali menghadiri kegiatan Reuni 212 di Monas.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

9 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

10 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Dirut Jakpro Dicopot, Ketua Komisi DPRD DKI: Ada Faktor X

12 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Ketua Komisi DPRD DKI: Ada Faktor X

Politikus PKS itu berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian direksi dan komisaris Jakpro.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

14 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

15 jam lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

15 jam lalu

Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

Warga Kampung Susun Bayam minta mereka diperbolehkan menempati hunian. Warga tenang peroleh kepastian baru bahas tarif dan adminnistrasi.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

1 hari lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.