Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Seorang Alumni Akademi Jurnalis Lawan Korupsi menyatakan laporannya tentang dugaan pelanggaran etik dalam pemilihan lagu himne dan mars KPK ditolak Dewan Pengawas. Dengan penolakan ini, berarti penyelidikan kasus itu berhenti.
“Saya kecewa dengan keputusan Dewas yang tidak melanjutkan laporan saya,” kata pelapor, Korneles Materay lewat keterangan tertulis, Senin, 3 Oktober 2022.
Korneles mengatakan menerima surat pemberitahuan itu pada 29 September 2022. Dewas, kata dia, menyatakan lagu mars dan himne KPK mendapatkan respons positif dari seluruh pegawai KPK. Dia mengatakan Dewas juga menilai tidak menemukan benturan kepentingan dalam pemilihan lagu itu.
Menurut Korneles, Dewas menyatakan pemilihan pemberian lagu secara hibah juga menunjukkan tidak adanya kepentingan pribadi Firli Bahuri yang memilih dan memberikan penghargaan kepada istrinya sendiri, Ardina Safitri. Sebab, lagu itu diberikan sebagai hibah dan penyelenggaraan acara serah terimanya dianggap tidak membebani anggaran KPK.
“Berdasarkan kesimpulan itu, laporan saya dianggap tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata dia.
Korneles menyayangkan keputusan Dewas itu. Menurut dia, konflik kepentingan dalam pemilihan dan pemberian penghargaan kepada Ardina sangat jelas. “Sesederhana jika bukan Firli sebagai Ketua KPK, tidak mungkin Ardina Safitri adalah pencipta lagu mars dan himne KPK,” kata dia.
Alumni AJLK 2020 ini menilai Dewas hanya memaknai konflik kepentingan sebagai keuntungan uang kepada Ardina. Padahal, kata dia, keuntungan yang dimaksudkan dalam konflik kepentingan sangat luas.
“Ketika penghargaan diberikan kepada Ardina Safitri, dia akan dikenang sebagai pencipta lagu selama-lamanya, itu penghormatan. Apakah itu bukan keuntungan yang diperoleh?” kata dia.
Menurut Korneles Dewas seharusnya berhati-hati ketika memaknai konsep hibah dalam pemilihan lagu itu. Dia mengatakan hibah seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. “Dengan berat hati dan kecewa, saya menyampaikan terima kasih kepada Dewas KPK yang terus memupuk perilaku tak etis dan sarat benturan kepentingan di KPK,” kata dia.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
