Kasus Formula E, KPK: Penanganan Perkara Tak Bisa Diatur Pihak Tertentu

Reporter

Juru bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan kepada awak media terkait politikus Partai Demokrat Andi Arief, di gedung KPK, Senin, 28 Maret 2022. KPK menyatakan tim penyidik telah mengirimkan surat panggilan ke rumah Andi Arief di Cipulir, Jakarta Selatan dan telah diterima 24 Maret 2022. Andi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023, Abdul Gafur Mas'ud dalam proses penyidikan kasus korupsi kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penanganan perkara lembaganya tak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kaitan tudingan adanya pimpinan KPK yang memaksakan kasus Formula E segera naik ke penyidikan. KPK menyatakan gelar perkara yang dilakukan salah satunya untuk menentukan status penanganan kasus dilakukan secara terbuka. 

“Dengan sistem dan proses yang terbuka, penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atas keinginan pihak-pihak tertentu saja,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin, 3 Oktober 2022.

Ali mengatakan dalam gelar perkara tim memaparkan hasil pengumpulan informasi. Informasi itu dipaparkan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang mengikuti forum tersebut.

Menurut dia, pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka. Semua peserta, kata dia, memiliki kesempatan sama untuk menyampaikan analisis maupun pandangannya. Dengan sistem terbuka itu, kata dia, tidak ada satu pihak yang bisa memaksakan kehendaknya. “Setiap penanganan perkara di KPK adalah berdasarkan kecukupan alat bukti,” tutur dia.

Dugaan kriminalisasi

Sebelumnya, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. “Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW,” kata Bambang lewat pesan teks, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan belum bisa menjelaskan detail mengenai upaya-upaya tersebut. Dia mengatakan akan menjelaskannya secara gambling saat waktunya. “Nampaknya hal itu tinggal menunggu waktu saja,” kata dia.

Menurut dia, bila dugaan tentang upaya kriminalisasi itu benar, maka membuktikan ada problem serius di pimpinan KPK. Menurut dia, KPK telah diseret untuk permainan politik. “Kalau ini terjadi, tudingan adanya nir-integeritas sebagian Pimpinan KPK memperoleh legitimasinya dan KPK diseret pada absruditas pusaran politik dan bermain-main politik yang makin menghancurkan kredebilitas kelembagaan KPK,” kata BW.

Koran Tempo menulis bahwa KPK telah menggelar ekspose kasus Formula E beberapa kali, termasuk pada Rabu, 28 September 2022. Tiga penegak hukum yang mengetahui gelar perkara itu mengatakan satuan tugas membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara. Hasilnya, kasus Formula E yang dikaitkan dengan Anies Baswedan ini dinilai belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke penyidikan. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai berkukuh agar kasus itu naik penyidikan. Firli bersama pimpinan KPK lainnya belum bisa dimintai konfirmasi sejak tiga hari lalu.

Baca: Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik






Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

11 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

13 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Anies Baswedan Gaji Tenaga Ahli untuk Susun Pidato Rp 8,2 Juta, Diubah Heru Budi Menjadi Rp 29,05 Juta

13 jam lalu

Anies Baswedan Gaji Tenaga Ahli untuk Susun Pidato Rp 8,2 Juta, Diubah Heru Budi Menjadi Rp 29,05 Juta

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan membutuhkan Rp 8,2 juta untuk membiayai tenaga ahli. Pj Gubernur Heru Budi mengubah nilainya menjadi Rp 29,05 Juta.


Soal Kapan Masuk ke Parpol, Ridwan Kamil: Imsyak Sudah Dekat

15 jam lalu

Soal Kapan Masuk ke Parpol, Ridwan Kamil: Imsyak Sudah Dekat

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan segera bergabung dengan partai politik. Rencana itu telah ia lontarkan sejak September lalu.


Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

16 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

Mantan Gubernur Anies Baswedan memutuskan barter lahan DKI dengan tanah swasta. Salah satu pertimbangannya adalah permohonan swasta membeli jalan DKI.


Lahan DKI di Menteng Atas yang Dibarter Anies Baswedan Senilai Rp 45,45 Miliar

17 jam lalu

Lahan DKI di Menteng Atas yang Dibarter Anies Baswedan Senilai Rp 45,45 Miliar

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan menukar lahan DKI di Menteng Atas dengan tanah swasta di Cakung. Nilai aset DKI mencapai Rp 45 Miliar.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

17 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

18 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

20 jam lalu

Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

Anies Baswedan barter lahan antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Menteng Atas dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama di Cakung.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

22 jam lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.