HNW: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan Paska Putusan MK Terkait PT 20 Persen

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat acara dalam Indonesia Electric Motor Show 2022, di JCC, Jakarta, Kamis (29/9/22).

INFO NASIONAL- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengusulkan agar pembentuk undang-undang, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah, merevisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi UU No 7/2017 harus dilakukan terkait ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR, sebagai konsekwensi positif dari  putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang dimohonkan oleh PKS dan Dr Salim.

“MK memang menolak permohonan uji materi PT 20 persen yang diajukan oleh PKS dan Dr. Salim. Tetapi   dalam amar pertimbangannya, secara tersirat MK menyatakan bahwa penentuan angka PT memang perlu berbasis kajian ilmiah sebagaimana yang digagas oleh pemohon, yaitu PKS dan Dr Salim,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid  menyampaikan pendapatnya  setelah mencermati pertimbangan putusan MK yang menyatakan mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Dan dalam permohonannya, Para Pemohon (PKS dan Dr. Salim) mencontohkan kajian ilmiah dengan merujuk kepada teori Effective Number of Parliamentary Parties.

“Keputusan MK,  ini mengecewakan karena tidak mengabulkan permohonan judicial review yang rasional, konstitusional, solutif dan  berbasiskan legal standing yang jelas legal. Tetapi, ada ‘kemajuan’, yang  bisa menjadi bekal bagi pembentuk undang-undang soal Pemilu, untuk memperbaiki UU Pemilu sesuai spirit keputusan terakhir MK. Yaitu mengkoreksi PT 20% berdasarkan kajian ilmiah,” ujarnya.

HNW menilai  PT sebesar  20 persen tidak rasional dan tidak berbasiskan kajian akademik yang memadai, terbukti ditolak oleh banyak pihak karena menghambat hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan alternatif calon2 Presiden terbaik. PT 20 persen membonsai hak Partai dan banyak tokoh bangsa yang potensial untuk dimajukan oleh Partai Politik ke gelanggang Pilpres.

 “Sehingga, Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak mempunyai banyak alternatif karena masyarakat hanya disodorkan calon yang sangat terbatas. Apalagi PT 20 persen itu telah 2 kali dipraktekkan dan menghadirkan pembelahan di tengah Rakyat dan penolakan yang luas dari Masyarakat,” ujarnya.

HNW mengakui UUD NRI 1945 yang merupakan norma dasar bangsa Indonesia tidak memberikan kebebasan sepenuhnya dengan menyebut aturan lanjutan dalam UU. Dan UU membuat pembatasan yang sudah  berlaku tapi tidak menimbulkan penolakan.

UU  melakukan pembatasan, lanjut dia, misalnya adanya ketentuan parliamentary threshold (PT) serta syarat partai bisa ikut Pemilu. Bahkan untuk Pemilihan Presiden tahun 2004 dan 2009 juga ada PT tapi hanya 15 persen. Itu semua sudah berlaku dan tidak mendapatkan penolakan dari publik. Karena pembatasannya rasional dan tidak ekstrim.

"Tapi pembatasan yang mendapatkan penolakan dari masyarakat luas adalah PT 20 persen, karena tidak rasional, dan terbukti menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Dan membatasi secara ekstrim calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Hal yang mestinya dikoreksi, dan tidak malah dilanggengkan,” tuturnya.

HNW khawatir,  pembatasan angka threshold yang  terlalu ekstrim justru mengurangi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

“Di sisi lain partai politik  perlu menyadari tidak bebas sepenuhnya, tetapi ada aturan yang membatasi. Namun, pembatasan tersebut harusnya proporsional dan tidak ekstrim seperti PT 20%. Ini yang harusnya menjadi rujukan bagi DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki UU Pemilu, apalagi dengan adanya semangat baru yang dihadirkan oleh putusan MK yang terakhir itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar DPR dan pemerintah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat sebelum merubah UU Pemilu terkait dengan angka PT 20 persen itu. “Faktanya ada 67 pihak yang mendaftar sebagai pihak terkait dari permohonan uji materi di MK itu, walaupun disayangkan MK tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan hukum, tapi itu sudah cukup membuktikan antusiasime masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkoreksi PT 20 persen,” ujarnya.

Sebaiknya, kata dia, dalam pembahasan revisi UU Pemilu pasca keputusan MK yang terakhir, selain merujuk kepada kajian ilmiah, kanal partisipasi masyarakat perlu dibuka lebih luas oleh DPR dan pemerintah, agar kedaulatan Rakyat bisa benar-benar dihadirkan.

"Diharapkan Pilpres bisa lebih bermutu baik dalam proses maupun hasilnya, agar demokrasi dengan Pemilu/pilpres, bisa dipercaya oleh Rakyat sebagai  solusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ; demokratis, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sesuai ketentuan Konstitusi,” ujarnya.(*)






BPIP Minta Masyarakat Waspadai Terorisme

7 jam lalu

BPIP Minta Masyarakat Waspadai Terorisme

Terorisme adalah produk akhir dari sikap intoleransi dan radikalisme.


Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

11 jam lalu

Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

Asistensi Sosial ini merupakan implementasi dari Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah, Pembebasan Pasung, dan operasi katarak.


Pertamina Kini Digitalisasi Refuelling di 8 Depot Pengisian Pesawat Udara

16 jam lalu

Pertamina Kini Digitalisasi Refuelling di 8 Depot Pengisian Pesawat Udara

Delapan depot tersebut berada di Makassar, Bali, Surabaya, Jakarta, Medan, Batam, Pontianak, dan Padang.


Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

17 jam lalu

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.


Menilik Potensi Wisata Pulau Berhala

17 jam lalu

Menilik Potensi Wisata Pulau Berhala

Pulau Berhala merupakan areal peneluran penyu. Wisatawan juga dapat melihat lumba-lumba.


Gus Muhaimin Minta Masalah Kepulauan Widi Ditelusuri

17 jam lalu

Gus Muhaimin Minta Masalah Kepulauan Widi Ditelusuri

Kabar tentang lelang Kepulauan Widi sedang viral.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

18 jam lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

18 jam lalu

BPS Apresiasi Pemerintah Mampu Jaga Harga Pangan Stabil

BPS menyarankan pemerintah sediakan gudang untuk menampung berbagai komoditas saat panen raya.


DPR: RUU Kesehatan untuk Picu Hidup Sehat, Tekan Angka Kematian

18 jam lalu

DPR: RUU Kesehatan untuk Picu Hidup Sehat, Tekan Angka Kematian

RUU Kesehatan diperlukan untuk menciptakan fondasi sistem kesehatan yang lebih kuat.


BNI dan Bank Nagari Kolaborasi Bangun Sumatera Barat

19 jam lalu

BNI dan Bank Nagari Kolaborasi Bangun Sumatera Barat

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan bersama produk, layanan, channel, dan kapabilitas.