Syarat Restorative Justice dalam Perkara Pidana

Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images

TEMPO.CO, JakartaWalau tergolong produk hukum yang baru di Indonesia,  restorative justice atau keadilan restoratif hanya bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan. Adapun itu terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan narkotika.

Syarat restorative justice

Mengutip dari publikasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (2019), apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka kategori perkara bisa diajukan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik kepolisian.

Polri akan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan kepada para pihak yang terlibat. Dalam BAP, semua pihak mencabut semua keterangannya. Pencabutan semua keterangan, Polri akan melakukan pemeriksaan secara konfrontasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara. Penanganan terhadap perkara telah dihentikan dan penyelesaian restorative justice bisa dilakukan.

Restorative justice muncul sebagai produk hukum peralihan dari positivisme ke progresif. Meskipun secara umum hanya berisi pemulihan kembali hak korban dan keseimbangan perlindungan hukum bagi pelaku. Tapi, restorative justice memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam penerapannya.

Menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menyatakan, keadilan restoratif harus melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga pihak terkait. Hal itu bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Merujuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun restorative justice, penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait. Itu untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.

Ada berapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Syarat diatur dalam Pasal 12 huruf A dan B Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

1. Tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif.

2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku dan korban untuk berdamai. Akibat dari permasalahan itu tidak menimbulkan dampak yang luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.

3. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi mempertemukan pihak yang berperkara dan melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.

4. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga kekerabatan. Bukan perbuatan yang berulang atau residivis.

5. Apabila perbuatan diawali dengan perjanjian atau perikatan, mengarah ke perdata.

6. Pihak korban harus mencabut laporan atau pengaduan.

7. Apabila terjadi ketakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan, maka penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

8. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses sesuai peraturan atau hukum yang berlaku.

Baca: Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Apakah Itu Call Center 110? Lapor Kejadian Kecelakaan atau Kejahatan Bisa Via Telepon

10 hari lalu

Apakah Itu Call Center 110? Lapor Kejadian Kecelakaan atau Kejahatan Bisa Via Telepon

Pengaduan warga bisa disampaikan ke kantor polisi terdekat. Tapi, laporan juga dapat dilakukan melalui telepon ke call center 110. Bagaimana caranya?


Doddy Prawiranegara Heran Teddy Minahasa Cabut BAP & Tampak Berkuasa, Atur Pertanyaan Penyidik

13 hari lalu

Doddy Prawiranegara Heran Teddy Minahasa Cabut BAP & Tampak Berkuasa, Atur Pertanyaan Penyidik

Pengacara mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Adriel Viari Purba, heran soal alasan pencabutan BAP Irjen Teddy Minahasa.


Dugaan Pencucian Uang Ferdy Sambo, Apa Itu TPPU?

14 hari lalu

Dugaan Pencucian Uang Ferdy Sambo, Apa Itu TPPU?

Ferdy Sambo dinilai bisa dijerat masalah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)


Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

14 hari lalu

Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan restorative justice


Mahfud Md Sebut Kasus Dugaan Pemerkosaan di Kemkop dan UKM Dilanjutkan, SP3 Batal

16 hari lalu

Mahfud Md Sebut Kasus Dugaan Pemerkosaan di Kemkop dan UKM Dilanjutkan, SP3 Batal

Mahfud Md menyatakan kasus dugaan pemerkosaan di Kemenkop dan UKM terus berjalan. SP3 yang dikeluarkan polisi dibatalkan.


Tak Hanya Nominal Ganti Rugi, Berikut Keuntungan Mediasi Bagi Korban Bullying

18 hari lalu

Tak Hanya Nominal Ganti Rugi, Berikut Keuntungan Mediasi Bagi Korban Bullying

Saat mediasi, pihak korban dan pelaku bullying dapat bertemu untuk menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah.


Hukuman Pelaku Bullying, Bisa Dijerat Pidana dan Perdata

18 hari lalu

Hukuman Pelaku Bullying, Bisa Dijerat Pidana dan Perdata

Selain ancaman hukum pidana, ternyata pelaku bullying juga dapat dikenai dengan hukuman perdata.


Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 Awasi Penerapan Keadilan Restoratif

19 hari lalu

Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 Awasi Penerapan Keadilan Restoratif

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan mengatakan pihaknya mengawasi ketat penerapan keadilan restoratif agar tak disalahgunakan jaksa nakal.


Ketua MPR RI Ajak Bersama Wujudkan Perdamaian Dunia

21 hari lalu

Ketua MPR RI Ajak Bersama Wujudkan Perdamaian Dunia

Merenungkan kembali, apakah komunitas internasional sudah melangkah di jalan yang tepat dalam memperjuangkan keadilan global


Tahanan Kota, Bagaimana Jenis Penahanan Itu?

23 hari lalu

Tahanan Kota, Bagaimana Jenis Penahanan Itu?

Tahanan kota di wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka, terdakwa