Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Reporter

Editor

Febriyan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Anies Baswedan diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E merupakan program yang disahkan melalui Perda APBD 2019 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan belum mendengar kabar adanya upaya kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam perkara pergelaran Formula E. Meskipun demikian, dia menyayangkan jika kabar tersebut benar adanya. 

Ali menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara dugaan korupsi Formula E perlu mengklarifikasi masalah ini. Kendati begitu, jika benar ada upaya kriminalisasi terhadap Anies, ia menilai hal ini akan membahayakan proses demokrasi.

“Cerita tentang upaya atau ada orang yang memaksa menaikkan status Anies sebagai tersangka, ini perlu diklarifikasi teman-teman wartawan terhadap internal itu. Kalau benar, maka ini akan membahayakan proses demokrasi saat ini,” kata Ali kepada Tempo, Sabtu, 1 Oktber 2022.

Ali menjelaskan, saat ini Anies menjadi pusat perhatian. JIka terbukti ada upaya untuk menjegal Anies, Ali menilai hal ini bakal menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Anies jadi pusaran perhatian saat ini. Jadi Anies diamati oleh semua orang, baik itu masyarakat atau orang yang memperhatikan kasus ini. Kalau kemudian yang menimpa Anies disimpulkan masyarakat ada upaya kriminalisasi, ini akan membuat kegaduhan,” kata Ali.

Menurut Ali, paling tidak saat ini Anies masih menjadi saksi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK. Menurutnya, Anies sudah berupaya memberikan klarifikasi agar kasus Formula E ini menjadi terang. Ali menilai apa yang dilakukan KPK masih dalam koridor penyelidikan yang didasarkan pada aduan dari masyarakat.

“Saya masih melihat bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK adalah kewajiban institusi untuk melakukan pemeriksaan maupun verifikasi terhadap laporan masyarakat. Anies sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana juga sudah memberikan klarifikasi,” ujarnya.

Koran Tempo edisi hari ini, Sabtu, 1 Oktober 2022 menurunkan laporan soal adanya upaya sistematis untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah pimpinan komisi tersebut, dikabarkan terus mendesak agar kasus itu segera naik ke tingkat penyidikan.

Padahal, berdasarkan hasil sejumlah gelar perkara, penyidik menyatakan belum menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Upaya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka ini kabarnya akan dilakukan sebelum dia dideklarasikan sebagai calon presiden oleh sejumlah partai politik. Anies sendiri kabarnya akan segera dideklarasikan sebagai calon presiden oleh koalisi tiga partai - Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)- pada November mendatang.






Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

6 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

9 jam lalu

Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

Anies Baswedan akan mengikuti Perayaan Natal Nasional yang digelar DPW Partai NasDen Papua pada 8 - 9 Desember 2022.


Tokoh Pendidikan Dukung Anies Baswedan Capres 2024, Komitmen Kebangsaan Ditunjukkan 5 Tahun di DKI

11 jam lalu

Tokoh Pendidikan Dukung Anies Baswedan Capres 2024, Komitmen Kebangsaan Ditunjukkan 5 Tahun di DKI

Sejumlah tokoh pendidikan dan lintas agama memberikan dukungan Anies Baswedan jadi capres 2024. Intoleransi tak terbukti di DKI Jakarta.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

15 jam lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Tokoh Lintas Agama Deklarasi Dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

15 jam lalu

Tokoh Lintas Agama Deklarasi Dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies Baswedan berhubungan dengan kelompok intoleran tidak terbukti.


Politikus Demokrat Anggap Pelemparan Telur Busuk Kantor NasDem Aceh Memalukan

19 jam lalu

Politikus Demokrat Anggap Pelemparan Telur Busuk Kantor NasDem Aceh Memalukan

Ali menyebut Nasdem optimis bisa meraup suara hingga 85 persen di Aceh. Pasalnya, kata dia, semua masyarakat Serambi Mekkah menjagokan Anies.


Deretan Alasan di Balik Penolakan Safari Politik Anies Baswedan di Sejumlah Daerah

23 jam lalu

Deretan Alasan di Balik Penolakan Safari Politik Anies Baswedan di Sejumlah Daerah

Alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies Baswedan justru dijegal atau mendapat penolakan di sejumlah daerah.


Gerebek Lumpur Anies Baswedan Digencarkan sejak Jakarta Kerap Banjir

1 hari lalu

Gerebek Lumpur Anies Baswedan Digencarkan sejak Jakarta Kerap Banjir

Gerebek lumpur mulai digencarkan di masa Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah daerah fokus mengeksekusi program itu sejak Jakarta sering banjir


Gerebek Lumpur Anies Baswedan Berlanjut, Anak Buah Heru Budi: Fokus di Lokasi Langganan Banjir

1 hari lalu

Gerebek Lumpur Anies Baswedan Berlanjut, Anak Buah Heru Budi: Fokus di Lokasi Langganan Banjir

Program gerebek lumpur yang dimulai di era Anies Baswedan mampu mengurangi titik banjir. Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkannya.


Anak Buah Heru Budi Sebut Gerebek Lumpur Anies Baswedan Harus Dilakukan Terus-menerus

1 hari lalu

Anak Buah Heru Budi Sebut Gerebek Lumpur Anies Baswedan Harus Dilakukan Terus-menerus

Gerebek lumpur berfungsi untuk memelihara saluran air. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan melanjutkan program itu.