Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Anies Baswedan mengendarai MikroTrans. YouTube
Anies Baswedan mengendarai MikroTrans. YouTube
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden meminta Presiden Jokowi untuk menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka meminta pemerintah untuk menunda pembangunan infrastruktur dan fokus pada upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman resesi ekonomi.

Sekretariat Jenderal SKI Raharja Waluya Jati menyampaikan bahwa Presiden Jokowi harus memiliki keberanian untuk menunda pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan, dengan ditundanya pembangunan itu untuk pengamanan sosial kepada rakyat sebagai antisipasi adanya resesi. 

”Presiden harus berani mengumumkan penundaan berbagai mega proyek infrastruktur dan mempersiapkan jaring pengaman sosial yang lebih baik bagi warga sebagai antisipasi resesi,” kata Jati dalam keterangan tertulisnya pada, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Pernyataan Presiden Jokowi agar penggunaan APBN harus disertai dengan upaya yang lebih serius untuk menunjukkan sense of crisis, menurut Jati, menunjukkan bahwa pemerintah juga harus mengurangi proyek strategis nasional. Sebab, saat ini yang ditunggu oleh rakyat adalah inovasi kebijakan untuk menjamin akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang murah dan selalu terjaga. 

”Dalam kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) yang difasilitasi SKI di beberapa provinsi, rakyat mengeluhkan kenaikan harga-harga di saat pendapatan mereka belum membaik. Pemerintah seyogyanya menjelaskan secara transparan mengenai situasi keuangan kita disertai tawaran solusi inovatif untuk mengatasinya,” jelasnya. 

Jati menjelaskan, sense of crisis yang ditunjukkan pemerintah merupakan cara positif dalam membentuk kesiapan warga. Hal tersebut dikarenakan Indonesia akan menghadapi kondisi ekonomi yang diperkirakan akan semakin sulit. 

”Dalam menghadapi resesi yang diprediksi terjadi tahun depan, warga perlu memperkuat modal sosial, menjaga keguyuban, saling bergotong-royong untuk meringankan beban hidup di antara mereka,” kata Jati. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun demikian, dalam menekankan sense of crisis SKI juga meminta kepada elit politik untuk menjadikan krisis global sebagai momentum untuk meminimalisir perbedaan politik dan menjaga persatuan. Adanya resesi itu, Jati menyampaikan, dengan melalui kesepakatan bersama untuk melaksanakan proses Pemilu dan Pilpres 2024 dilakukan secara jujur dan adil.

”Keberhasilan bangsa-bangsa dalam mengatasi krisis ditentukan oleh kemampuan mereka bersatu. Pemilu 2024 yang diselenggarakan secara jujur dan adil akan memudahkan penyembuhan luka politik sehingga sesudahnya kita bisa bersatu lebih kuat,” kata Jati.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa pemangku kepentingan politik harus bisa bekerjasama untuk menghentikan kegiatan penyebaran narasi dan opini yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat.

”Solidaritas tanpa batas dalam menghadapi resesi hanya akan muncul jika semua pihak berkolaborasi membangun narasi-narasi sejuk yang mendorong persatuan seluruh warga tanpa memandang spektrum politiknya,” tutur Jati. 

Sekretariat Kolaborasi Indonesia merupakan gabungan dari beberapa elemen relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Kelompok ini diklaim telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia.  

MUH RAIHAN MUZAKKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

5 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran pada Rabu malam ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Belum diketahui isi persamuhan tersebut.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

6 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

7 jam lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

8 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

8 jam lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

9 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran Tadi Pagi, KPU: Kemarin Sore Sudah Didistribusikan

12 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ganjar Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran Tadi Pagi, KPU: Kemarin Sore Sudah Didistribusikan

TPN Ganjar-Mahfud mengatakan baru menerima undangan dari KPU mengenai penetapan Prabowo-Gibran pagi ini. KPU mengklaim telah mengirimkan sejak kemarin


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

14 jam lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK, AHY mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.