TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran Kantor Pemerintahan Distrik Paniai Utara di Kebo, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Berdasar siaran pers yang disebarkan pada Jumat 30 September 2022, diketahui bahwa pembakaran tersebut dilakukan sebagai sikap perang terhadap Pemerintah Indonesia.
Panglima Komando XIII Kegepa Nipo Paniai, Mathius Gobay, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pembakaran tersebut bertujuan bukan untuk minta uang atau barang. Dia menyatakan pembakaran itu dilakukan untuk meminta kemerdekaan penuh Papua dari Indonesia.
"Kantor distrik itu kami bakar bukan untuk Minta uang atau barang, tetapi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipo Paniai minta kemerdekaan seutuhnya," tulis siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 30 September 2022.
Mathius menaytakan pembakaran itu merupakan awal perang terhadap TNI dan Polri yang mereka anggap sebagai teroris militer. Hal ini, menurut dia, akan terus berlanjut sampai Papua Merdeka di wilayah Meepago.
"Kami Pimpinan serta Pasukan TPNPB siap melanjutkan perang revolusi tahapan dan akan dilanjutkan dengan perang revolusi total guna merebut kembali hak kemerdekaan yang dirampas oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia," kata dia.
Pimpinan TPNPB KODAP XIII Kegepa Nipo Paniai itu juga mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal revolusi untuk pembebasan Papua. Pembakaran fasilitas umum milik pemerintah itu, menurut dia, sebagai bentuk penolakannya terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Pembakaran fasilitas umum mengambarkan bahwa kami bangsa Papua menolak semua program pembangunan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia di atas Tanah Leluhur bangsa Papua," tulisnya.
