Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani. Foto: KSP

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, menyebut pemerintah serius menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Bahkan, Jaleswari menyebut pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan pembahasan tentang UU PPRT. 

"Ada delapan kementrian/lembaga yang terlibat, yaitu Kemenko PMK, KSP, Kemenkumham, Kemenaker, Kemensos, kejaksaan, dan kepolisan. Dari sana ini lah dapur pembahasan RUU PPRT dilakukan," ujar Jaleswari di Gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022. 

Namun, Jaleswari menyebut pemerintah belum bisa menggodok lebih jauh mengenai pengesahan RUU PPRT. Sebab untuk mencapai tahap tersebut, DPR RI perlu melakukan rapat paripurna untuk menyatakan RUU PPRT menjadi usulan inisiatif legislatif. 

Namun, DPR RI tak kunjung melakukan rapat RUU PPRT yang sudah dibahas sejak tahun 2004. Jaleswari berharap legislatif segera melakukan paripurna RUU tersebut karena sangat dibutuhkan oleh para pekerja rumah tangga atau PRT. 

"Urgensinya pertama sebuah pengakuan terhadap pekerja PRT, kedua perlindungan. Dari dua hal itu diturunkan pembahasan detailnya yang intinya menempatkan PRT sederajat dengan jenis dan bentuk pekerja lainnya, dari segi pengawasan, perlindungan, dan lain-lain," kata Jaleswari. 

Selain itu, Jaleswari menyebut pengesahan RUU PPRT dapat menjadi jawaban pemerintah terhadap pertanyaan dunia internasional. Ia menyebut selama ini dunia internasional kerap mempertanyakan regulasi perlindungan terhadap PRT di Indonesia 

"Jadi ini lah jawaban kita dari pertanyaan yang diulang-ulang pertanyaan internasional," kata Jaleswari. 

Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej menjamin pengesahan RUU PPRT di pemerintah hanya bakal memakan waktu 2 pekan saja, jika urusan paripurna di legislatif selesai. pengesahan berlangsung kilat karena pemerintah memandang RUU ini sangat penting untuk perlindungan para PRT. 

Salah satu fungsi jika RUU PPRT selesai, Eddy menyebut para PRT bakal mendapat jaminan keamanan hak kerja di dalam negeri. Aturan ini juga menjadi nilai tambah pekerja domestik Indonesia yang menjadi asisten rumah tangga di luar negeri. 

Eddy mengatakan, selama ini TKI yang bekerja sebagai PRT di luar negeri kerap mendapat tindak kekerasan dan ketidakadilan dalam bekerja. Pemerintah tempat PRT itu bekerja kerap tidak memberikan perlindungan kepada TKI, karena melihat di Indonesia tak ada aturan yang menjamin keamanan para ART. 

"Jika memilki Undang-Undang ini, kita bisa menuntut negara lain untuk memperlakukan tenaga kerja kita seperti yang negara lakukan," kata Eddy. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR






Relawan Deklarasi Dukungan Capres 2024, Moeldoko: Saya Hormati Inisiatif Mereka

21 hari lalu

Relawan Deklarasi Dukungan Capres 2024, Moeldoko: Saya Hormati Inisiatif Mereka

27 relawan organisasi yang tergabung dalam ASM berencana menggelar deklarasi untuk mendukung Moeldoko sebagai Capres 2024


Moeldoko Jelaskan Maksud Pernyataannya Siap Maju di 2024

24 hari lalu

Moeldoko Jelaskan Maksud Pernyataannya Siap Maju di 2024

Kepala Staf Presiden Moeldoko merasa perlu menjelaskan pernyataannya soal siap maju dalam Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan saat tabligh akbar.


Massa Aksi 411 Minta Jokowi Mundur, KSP: Absurd dan Bikin Gaduh

29 hari lalu

Massa Aksi 411 Minta Jokowi Mundur, KSP: Absurd dan Bikin Gaduh

KSP menilai tuntutan agar Jokowi mundur selalu disampaikan oleh kelompok massa reuni aksi 411


KSP Sebut Peraturan Menag No 73 Keseriusan Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual

44 hari lalu

KSP Sebut Peraturan Menag No 73 Keseriusan Pemerintah Cegah Kekerasan Seksual

Di dalam PMA yang terdiri atas tujuh bab dan 20 pasal tersebut, ada 16 bentuk kekerasan seksual, termasuk ujaran yang mendiskriminasi dan pelecehan


KSP Pastikan Jokowi Tidak Hadiri Sidang Gugatan Ijazah Palsu

46 hari lalu

KSP Pastikan Jokowi Tidak Hadiri Sidang Gugatan Ijazah Palsu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan menghadiri sidang gugatan ijazah palsu.


Istana Klaim Tak Minta UGM Jelaskan Soal Ijazah Jokowi

52 hari lalu

Istana Klaim Tak Minta UGM Jelaskan Soal Ijazah Jokowi

Istana mengklaim tidak pernah meminta Rektor UGM Ova Emilia untuk memberi klarifikasi ke publik soal ijazah Jokowi yang dituding palsu.


KSP Soal Isu Ijazah Jokowi Palsu: Kegaduhan Membabi Buta

52 hari lalu

KSP Soal Isu Ijazah Jokowi Palsu: Kegaduhan Membabi Buta

Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko menyatakan tuduhan ijazah palsu Jokowi ini tidak lebih dari kegaduhan membabi buta.


Demo di Patung Kuda, Ratusan Warga Papua Tolak Tinggalkan Mess Warisan Presiden Soekarno

52 hari lalu

Demo di Patung Kuda, Ratusan Warga Papua Tolak Tinggalkan Mess Warisan Presiden Soekarno

KSP siap menjembatani penyelesaian masalah antara pihak Pemprov Papua dan warga penghuni Mess Cendrawasih I di Tanah Abang, Jakarta Pusat.


Jelang Gelaran WSBK di Mandalika, KSP Tak Mau Kejadian Melonjaknya Tarif Penginapan Terulang

53 hari lalu

Jelang Gelaran WSBK di Mandalika, KSP Tak Mau Kejadian Melonjaknya Tarif Penginapan Terulang

KSP memberi peringatan soal tarif penginapan saat gelaran WSBK Mandalika 2022. Mereka tak ingin kejadian saat acara MotoGP kembali terulang.


Besok, 50.000 Buruh Demo: Tolak Harga BBM Naik dan PHK hingga Sahkan RUU PPRT

54 hari lalu

Besok, 50.000 Buruh Demo: Tolak Harga BBM Naik dan PHK hingga Sahkan RUU PPRT

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh dengan jumlah total massa sekitar 50.000 orang akan menggelar demonstrasi besok Rabu, 12 Oktober 2022.