KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Terdakwa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 September 2022. Terbit Rencana Perangin Angin kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus penerimaan gratifikasi terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dihukum 9 tahun penjara dalam kasus korupsi. Dia juga dituntut membayar denda sebanyak Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 5 bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin  saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 30 September 2022.

Selain pidana pokok, jaksa menuntut hukuman tambahan kepada Terbit. Jaksa menuntut agar hak untuk dipilih dalam jabatan publik politikus Partai Golkar itu dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana.

Jaksa menimbang hal memberatkan adalah Terbit tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara, hal meringankan, Terbit belum pernah dihukum.

Dalam perkara ini, Terbit didakwa menerima suap sebanyak Rp 573 juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021.

Suap itu diterima bersama dengan Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra. Iskandar merupakan kakak Terbit. Sementara Marcos, Shuhanda dan Isfi merupakan pihak swasta yang menjadi perantara suap. Terbit menjuluku empat kaki tangannya ini sebagai Grup Kuala.

KPK membongkar kasus ini lewat operasi tangkap tangan pada Januari 2022. Dalam OTT itu, terungkap pula bahwa Terbit memiliki kerangkeng untuk mengurung manusia. Polda Sumatera Utara menetapkan Terbit menjadi tersangka penganiayaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Belakangan, KPK kembali mengumumkan menetapkan Terbit menjadi tersangka kasus korupsi pada 16 September 2022. Dia diduga menerima gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca juga: KPK Kembali Tetapkan Bupati Langkat Jadi Tersangka






KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 jam lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

7 jam lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

10 jam lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

11 jam lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

12 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

17 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

18 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

18 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

21 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

22 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.