INFO NASIONAL -- Development Working Group (DWG), kelompok kerja Presidensi G20 Indonesia 2022 yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, akan merilis 2022 G20 Bali Update, laporan akuntabilitas tahunan yang merangkum seluruh kontribusi Presidensi G20 Indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Laporan tersebut juga menjadi acuan bagi seluruh negara anggota G20 untuk melaksanakan komitmen pembangunan yang telah dibahas sepanjang Presidensi G20 Indonesia 2022, terutama menghidupkan kembali multilateralisme sebagai pedoman utama mengatasi tantangan global dan mencapai Agenda 2030.
“Kita membawa misi yang berbeda-beda, didorong oleh visi yang beragam, tetapi saya percaya, bahwa kita membagi keprihatinan yang sama, yakni setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang,” kata Suharso.
DWG, kata Suharso, juga berhasil menyusun dua dokumen keluaran atau deliverables.Pertama, G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, including Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS). Kedua, G20 Principles to Scale up Blended Finance in Developing Countries, including LDCs and SIDS. Kedua dokumen tersebut akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dijadwalkan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Bali.
Para Menteri Pembangunan G20 akan mendorong pelaksanaan kemitraan dengan negara berkembang, organisasi internasional, Bank Pembangunan Multilateral, dan pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan kerja sama pembangunan internasional. Kegiatan tersebut mencakup riset kebijakan, platform dialog, Kerja Sama Utara-Selatan, serta Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.
Di KTT G20 mendatang, strategi pembangunan hasil rumusan DWG akan fokus untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dengan dukungan negara maju. “Bagaimana kita mencoba untuk bisa bangkit dari efek pandemi, tapi ternyata sekarang pandemi berkembang, sudah tambah lagi geopolitik,” kata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas selaku Chair of the G20 DWG Scenaider CH Siahaan.
“Di DWG, kita melihat apa yang perlu, bisa dilakukan, effort atau usaha untuk bisa mencegah kalau terjadi krisis seperti ini lagi supaya masyarakat negara berkembang itu bisa bertahan,” lanjut dia.
DWG membahas sejumlah prioritas pembangunan, yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu tulang punggung perekonomian yang penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, perbaikan sistem jaminan sosial agar lebih adaptif, hingga perubahan pendekatan dalam konteks bisnis melalui implementasi bisnis yang memperhatikan lingkungan, dalam kerangka ekonomi biru dan ekonomi hijau.(*)
