Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program prioritas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik nasional di 34 Polda di Indonesia. FOTO/Mabes Polri

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri menyiapkan 1.800 personel di Papua untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kami sudah menyiapkan 1.800 personel di Papua. Dan kami siap untuk mem-backup apabila dibutuhkan KPK,” kata Kapolri Listyo di Mabes Polri, Jumat, 30 September 2022.

Kapolri mengatakan persiapan personel ini adalah upaya Polri untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas menjadi tersangka kasus gratifikasi Rp 1 miliar. Belakangan, KPK menyatakan akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Lukas di meja judi.

Namun masalah kesehatan menjadi alasan Lukas Enembe mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya sudah menderita stroke dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin memburuk 2 bulan belakangan ini.

Namun, KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit. Menurut KPK, tim dokter Enembe kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan dari dokter KPK.

"Ketika bertanya kepada tim medisnya, ternyata tidak bisa memberi jawaban yang kami butuhkan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di kantornya, Senin, 26 September 2022.

Menurut Ali peristiwa itu terjadi ketika kuasa hukum dan dokter Lukas Enembe menyambangi gedung komisi antirasuah pada Jumat, 23 September 2022. Kedatangan mereka untuk meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Lukas. Lukas dijadwalkan diinterogasi penyidik KPK pada Senin, 26 September 2022.

Ali menuturkan dokter Lukas menyerahkan dokumen rekam medis pasiennya. Saat itu, KPK juga menghadirkan tim dokter lembaganya. Tim dokter KPK, kata dia, kemudian menganalisis dokumen medis tersebut dan bertanya kepada dokter Lukas, namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Mereka tak bisa menjelaskan hal teknis terkait dengan kesehatan," kata dia.

Ali mengatakan KPK menjunjung tinggi hak asasi tersangka dengan memperhatikan kesehatannya. Namun, kondisi kesehatan itu harus juga bisa dibuktikan. KPK berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe. Bila hasil pemeriksaan IDI menyatakan Lukas Enembe butuh dirawat ke luar negeri, KPK akan mengabulkannya.

Baca juga: MAKI Sebut Lukas Enembe Bohong Soal Punya Tambang Emas

EKA YUDHA SAPUTRA | M JULNIS FIRMANSYAH | M ROSSENO AJI






Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

27 menit lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

2 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

2 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

3 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Bawa Pesan Soal RKUHP, Wakil Ketua MPR: Perlu Bukti Lebih Lanjut

5 jam lalu

Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Bawa Pesan Soal RKUHP, Wakil Ketua MPR: Perlu Bukti Lebih Lanjut

Hidayat Nur Wahid menyatakan pelaku bom Polsek Astana Anyar memiliki keyakinan tak ada hukum yang benar selain syariah.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Menjadi Pemilik Tambang Ilegal Saat Masih Menjadi Anggota Polri

6 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Menjadi Pemilik Tambang Ilegal Saat Masih Menjadi Anggota Polri

Ismail Bolong mengaku sudah menjadi pemilik tambang ilegal saat masih menjadi anggota Polri.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kasus Kliennya Adalah Perizinan Tambang Ilegal, Bukan Suap

8 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kasus Kliennya Adalah Perizinan Tambang Ilegal, Bukan Suap

Kuasa hukum Ismail Bolong menyatakan kliennya tak dijerat soal aliran dana tambang ilegal ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Waspada Bom Polsek Astanaanyar, Kapolres Bogor Ajak Warga Tingkatkan Keamanan dan Mitigasi Terorisme

9 jam lalu

Waspada Bom Polsek Astanaanyar, Kapolres Bogor Ajak Warga Tingkatkan Keamanan dan Mitigasi Terorisme

Pascabom Polsek Astanaanyar, masyarakat Kabupaten Bogor diminta meningkatkan deteksi dini terorisme.


Moeldoko Tanggapi Bom Polsek Astana Anyar: Tak Ada Untungnya

10 jam lalu

Moeldoko Tanggapi Bom Polsek Astana Anyar: Tak Ada Untungnya

Moeldoko menilai aksi bunuh diri seperti yang terjadi pada peristiwa bom Polsek Astana Anyar tak menguntungkan siapa pun.