Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua KPK Firli Bahuri dan petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung saat konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyebut Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya dalam peringatan Gerakan 30 September hari ini.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menganggap banyak nilai kehidupan yang bisa diambil dari peringatan G30S. “Sejarah banyak mengajarkan kita untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat, salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, etika dan republik ini,” kata dia lewat keterangan tertulis, Jumat, 30 September 2022.

Menurut Firli, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat. Menurut dia, laten korupsi harus ditangani seperti laten komunis. “Sama penanganannya dengan komunis, laten korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya,” kata dia.

Firli mengatakan banyak pesan yang masuk ke KPK yang menyebut bahwa koruptor adalah penganut paham komunis. Anggapan itu, kata dia, karena tidak ada satu pun agama yang membenarkan korupsi.

“Asumsi masyarakat tersebut, tentunya kami jadikan masukan dan bahan untuk memperkuat lini pencegahan korupsi, yang menjadi salah satu tujuan utama KPK dalam memberantas korupsi yang harus kami katakan telah berurat akar di republik ini,” kata dia.

Dia mengatakan KPK menyadari bahwa laten jahat korupsi pergerakannya mirip dengan laten komunis. Awalnya, kata dia, korupsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi lalu mulai berani muncul setelah dianggap hal biasa. “Dan mulai eksis ketika dipandang sebagai kultur budaya bangsa,” kata dia.

Dia mengatakan tak boleh ada yang mengintervensi atau menghambat KPK menangani bahaya laten korupsi. “KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM,” kata dia.

Menurut Firli, warga negara yang baik wajib hukumnya untuk datang memenuhi panggilan KPK. Dia mengatakan KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Baca juga: Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani






Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

3 jam lalu

Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

Wapres Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, terancam hukuman 12 tahun dan kehilangan jabatan, karena kasus korupsi


Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

10 jam lalu

Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Erick Thohir tengah berencana mengeluarkan aturan blacklist atau daftar hitam terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terlibat kasus hukum.


Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

13 jam lalu

Pembantaian Pisang, Ribuan Buruh Dibunuh Karena Disebut Komunis

Ribuan orang dibantai secara massal di Kolombia pada 5-6 Desember 1928. Peristiwa ini disebut Pembantaian Pisang.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

1 hari lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

4 hari lalu

Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

Benazir Bhutto merupakan perdana menteri perempuan pertama di Pakistan. Ia tewas akibat dibunuh sekelompok orang tak dikenal pada Desember 2007.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

5 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

8 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

8 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

11 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

11 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan