Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022. Acara yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro ini berlangsung di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, Muhammad Gani dalam laporannya menyampaikan, Rakornas digelar dalam rangka menyikapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Selain itu, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan hukum, baik di tingkat pemerintah daerah (Pemda) maupun nasional. 

 "Maksud dan tujuan diselenggarakannya acara ini ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja bidang hukum, dan konsilidasi bidang hukum seluruh Indonesia. Kedua, untuk membangun kesepahaman dan komitmen untuk melaksanakan aturan dan mengantisipasi dampak hukum, serta mencari solusi sesuai peraturan perundang-undangan secara bertanggung jawab dan beretika," kata Gani.

Selain itu, acara tersebut sebagai ajang untuk membangun sinergisitas, komunikasi, koordinasi, dan tali silaturahmi antara Biro Hukum Pusat dengan bagian hukum kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Adapun kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari Kepala Biro Hukum Provinsi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota.

 Acara yang diselenggarakan selama sehari penuh tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yang akan membekali peserta dengan berbagai materi terkait dinamika hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

45 menit lalu

Tinggalkan Kultur Feodal dalam Pelayanan Publik

Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.


BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat

1 jam lalu

BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan banyak penawaran menarik akhir tahun melalui promo BNI Let's Go Kaliber


Kementan Digadang-gadang Mampu Tingkatkan Taraf Ekonomi Petani

1 jam lalu

Kementan Digadang-gadang Mampu Tingkatkan Taraf Ekonomi Petani

Program Micro Finance Kementan Digadang-gadang Mampu Tingkatkan Taraf Ekonomi Petani


Optimalkan APBN 2024: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

1 jam lalu

Optimalkan APBN 2024: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun 2024 yaitu Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.


Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

2 jam lalu

Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

Uni Eropa juga menggaungkan pentingnya kedaulatan teknologi. Semua pihak harus siap melindungi Pusat Data Nasional yang sedang disiapkan pemerintah.


Kemkominfo Berkoordinasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Keamanan Data Pusat Nasional

2 jam lalu

Kemkominfo Berkoordinasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Keamanan Data Pusat Nasional

Badan Siber dan Sandi Negara terus menguji sistem keamanan PDN di level infrastruktur dan aplikasi.


Integrasi di PDN Mudahkan Konsolidasi Data Nasional

3 jam lalu

Integrasi di PDN Mudahkan Konsolidasi Data Nasional

PDN akan memangkas biaya operasional 27.000 server yang tersebar di berbagai instansi. Integrasi di PDN juga memudahkan pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat guna.


Mentan Amran Ajak Petani Percepat Waktu Tanam

3 jam lalu

Mentan Amran Ajak Petani Percepat Waktu Tanam

Kunjungi Kabupaten Bandung, Mentan Amran Ajak Petani Percepat Waktu Tanam


OJK Edukasi Perempuan, Guru Dan Pelaku Umkm Di Blora

3 jam lalu

OJK Edukasi Perempuan, Guru Dan Pelaku Umkm Di Blora

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Edukasi Perempuan, Guru Dan Pelaku Umkm Di Blora


Prakerja Gandeng Alumni Bantu UMKM di Jember

3 jam lalu

Prakerja Gandeng Alumni Bantu UMKM di Jember

Program Kumpul Jasa melibatkan lembaga pelatihan untuk membimbing para alumni dan bekerja sama untuk memajukan UMKM di daerah.