Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Reporter

Editor

Febriyan

Gubernur Papua Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -  Partai Demokrat buka suara ihwal kasus dugaan gratifikasi terhadap kadernya yang juga merupakan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menduga ada intervensi elemen negara dalam kasus ini.

AHY mengatakan telah berkomunikasi dengan Lukas untuk menggali informasi dan meminta klarifikasi. Setelah mendengar penjelasan Lukas, AHY mencoba mencermati apakah kasus yang menimpa Lukas murni soal hukum atau ada muatan politiknya.

“Kami menelaah secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas Enembe,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis, 29 September 2022.

AHY beberkan intervensi negara terhadap Lukas Enembe

AHY mengatakan pada 2017, Partai Demokrat pernah membela Lukas saat ada intervensi dari elemen negara. Dia menyebut elemen negara ini berupaya memaksakan seseorang bakal calon Wakil Gubernur untuk mendampingi Lukas dalam Pilkada 2018.

Menurut AHY, penentuan calon Gubernur dan wakilnya merupakan kewenangan Partai Demokrat. Apalagi, kata dia, kala itu partai berlambang Bintang Mercy ini bisa mengusung calonnya sendiri.

“Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara itu tidak dipenuhi,” ujarnya.

Selanjutnya, AHY menyebut pada 2021 saat Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, meninggal dunia, upaya intervensi dari elemen negara ini kembali muncul. Tuntutannya masih sama, yakni memaksakan calon Wakil Gubernur yang dikehendaki oleh elemen negara ini.

“Saat itu pun kami melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk demokrasi kita,” kata dia.

Demokrat permasalahkan penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka

Adapun AHY menyebut penetapan tersangka oleh KPK terhadap Lukas dilakukan tanpa pemeriksaan. Mulanya, AHY menyebut pasal yang disangkakan terhadap Lukas adalah UU Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3. Kemudian Lukas dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 tentang delik gratifikasi.

“Pada tanggal 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 UU Tipikor tentang delik gratifikasi,” kata dia.

KPK menetapkan Lukas menjadi tersangka gratifikasi Rp 1 miliar. KPK menduga gratifikasi itu hanyalah pintu masuk untuk kasus lain yang ditengarai melibatkan Lukas. Kasus ini disinyalir berupa korupsi ratusan miliar rupiah dan pencucian uang.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menelusuri transaksi mencurigakan di rekening Lukas dan keluarganya. Lukas disebut sempat bertransaksi hingga sekitar Rp 560 miliar di sebuah kasino di luar negeri. Selain itu, Lukas juga disebut pernah membeli barang-barang mewah seperti arloji. PPATK pun telah memblokir 11 rekening terkait Lukas dan keluarganya. 

Adapun lembaga antirasuah tersebut masih berupaya memeriksa Lukas Enembe. Lukas sudah dipanggil dua kali. Pertama sebagai saksi pada 12 September 2022 dan sebagai tersangka pada 26 September 2022. Lukas tidak menghadiri kedua panggilan itu dengan alasan sakit. Gubernur Papua itu pun hanya mengutus pengacara

IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI






AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

17 jam lalu

AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

Literasi politik, kata AHY, merupakan salah satu cara melawan cara-cara kotor dalam berpolitik di dalam negeri.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

17 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

3 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

3 hari lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

3 hari lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

3 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.