Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Petugas PMI Jakarta Pusat melakukan spraying disinfektan Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2020. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Komisi Yudisial RI Miko Ginting menyambut baik arahan Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Menkopolhukam Mahfud MD soal reformasi hukum di bidang peradilan. Arahan ini keluar pasca terjadinya penangkapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

Menurut Miko, peristiwa penangkapan ini menjadi momentum untuk pemerintah memperkuat institusi Komisi Yudisial atau KY. Sebab, secara tupoksi KY memiliki wewenang mengawasi kinerja para hakim. 

"KY memandang ini momentum untuk memperkuat KY sebagai lembaga pengawasan. Dari waktu ke waktu, sebagaimana diketahui, kewenangan KY semakin dipersempit, terutama dalam tugas pengawasan maupun rekrutmen," kata Miko dalam keterangannya, Rabu, 28 September 2022. 

Menurut Miko, KY sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau paling tidak posisinya setara dengan pihak yang diawasi. Jika penguatan mendasar ini dilakukan, Miko yakin tidak akan ada kelemahan dalam pengawasan para hakim. 

"KY sangat memahami dan memiliki concern serupa dengan Presiden karena hal ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga serta proses hukum dan peradilan," kata Miko. 

Lebih lanjut, Miko menyebut keinginan Jokowi untuk reformasi hukum di bidang peradilan akan terbentur dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Namun dengan memberikan dukungan penguatan kepada KY, maka Miko yakin institusinya dapat menjalankan perhatian Presiden dan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya. 

Sebelumnya, Mahfud MD melalui laman media sosial pribadinya memaparkan bahwa Presiden Jokowi memintanya menyusun formula reformasi hukum di bidang pengadilan.

"Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia," kata Mahfud melalui akun instagram miliknya @mohmahfudmd.

Mahfud menyatakan Presiden Jokowi kecewa dengan Sudrajad yang merupakan Hakim Agung, tetapi malah jadi tersangka kasus korupsi. Oleh karena itu, Jokowi meminta Mahfud melakukan reformasi hukum di bidang peradilan karena sering kali upaya penegakkan hukum menjadi kendur ketika sampai di pengadilan

"Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen," kata Mahfud MD

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti






Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

3 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

3 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

6 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

6 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

6 hari lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

6 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

9 hari lalu

Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

Menkopolhukam Mahfud Md menyoroti keberadaan mafia hukum di negeri ini. Kemudian dia menyitir soal pesan Nabi tentang mengurus negara.


Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

9 hari lalu

Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

Mahfud MD bersama sejumlah ulama berpengaruh di Indonesia akan menghadiri konferensi mengenai kerukunan antaragama di India.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

9 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.