Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

image-gnews
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengatakan jurang kesenjangan kepemilikan tanah oleh petani Indonesia masih menganga. Sebab, kata dia, satu persen kalangan masyarakat Indonesia menguasai hampir 68 persen akses terhadap tanah. Menurutnya, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.

“Maka reforma agraria jadi langkah awal untuk menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil, utamanya petani. Kita kan petaninya yang punya akses terhadap tanah masih kecil,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 September 2022.

Jazilul menyebut telah mendengarkan banyak masukan dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) saat menggelar audiensi di ruang sidang MPR. Dari KNPA, kata dia, ia menyebut ketidakadilan dalam redistribusi tanah masih menjadi PR dalam merealisasikan reforma agraria.

Menurutnya, cepat atau lambat Indonesia akan mengimplemetasikan reforma agraria dengan baik. Langkah awal yang bisa dilakukan, kata dia, dengan menjalankan reforma agraria sesuai TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Tapi TAP MPR itu belum maksimal untuk ditindaklanjuti pada turunan-turunannya. Ada 12 prinsip yang mesti dijalankan. Bahkan TAP MPR itu sepertinya sudah dilupakan,” kata dia.

Adapun Jazilul mengatakan sebenarnya aturan turunan TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 sudah eksis dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun, ia menyebut pelaksanaannya masih nihil alias belum terlihat.

“Sebenarnya Presiden sudah mengeluarkan (Perpres). Cuman kan pelaksanaannya tidak ada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk benar-benar meluruskan reforma agraria, perlu ada komitmen keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik dari Pemerintah maupun DPR. “Jadi komitmen kesejahteraan, komitmen reforma agraria itu dari Undang-Undang Pokok Agraria sudah mengatur semuanya. Tapi terkadang keberpihakannya saja,” kata dia.

Sebanyak 6.000 buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota yang tergabung dalam KNPA menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI pada Selasa, 27 September 2022. Mereka menuntut Presiden meluruskan pelaksanaan reforma agraria agar sejalan dengan UUD 1945, UU Pokok Agraria Tahun 1960, dan TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001.

Menurut KNPA, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu merevisi Perpres Reforma Agraria sesuai tuntutan gerakan reformasi agraria. Selain itu, mereka menuntut dibentuknya Badan Pelaksana Reforma (BPRA) yang langsung dipimpin oleh Presiden dengan melibatkan organisasi rakyat yang kredibel.

“Tiga pekerjaan utama BPRA adalah penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, dan pengembangan ekonomi di lokasi pelaksanaan reforma agraria,” bunyi keterangan tertulis KNPA yang diterima Tempo.

Adapun menurut KNPA, UU Pokok Agraria sebenarnya telah mengakhiri hukum agraria pada masa kolonial. Aturan ini juga mencerminkan cita-cita kemerdekaan agraria. Namun, sejak orde baru hingga pasca reformasi saat ini, watak kolonialisme agraria malah dihidupkan kembali.

"Sayangnya kita mengetahui bahwa cita-cita konstitusionalisme agraria tersebut telah dikhianati ketika orde baru berkuasa. Ternyata, watak kolonialisme agraria justru dihidupkan kembali sejak orde baru hingga di Reformasi saat ini," ujar KNPA.

IMA DINI SHAFIRA | MUHSIN SABILILLAH

Baca: Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral

1 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral

Hadiri Peringatan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Korea-Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral


Merawat Stabilitas Polhukam dan Kredibilitas Demokrasi

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Merawat Stabilitas Polhukam dan Kredibilitas Demokrasi

PEMILIHAN Umum (Pemilu) Februari 2024 hendaknya tidak mengguncang stabilitas politik, hukum, Keamanan (Polhukam) serta ketertiban umum


Bamsoet Sambut Baik Perusahaan Jet Pribadi MJet Thailand

4 hari lalu

Bamsoet Sambut Baik Perusahaan Jet Pribadi MJet Thailand

Ketua MPR RI Bamsoet Sambut Baik Perusahaan Jet Pribadi MJet Thailand Buka Investasi di Indonesia


Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

4 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

Bertemu Duta Besar RI untuk Thailand, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia - Thailand


Legalisasi Tanah Ulayat, Menteri ATR: Investor Bisa Bekerja Sama dengan Masyarakat Adat

9 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers usai Rakernas Reforma Agraria di Jakarta Selatan pada Selasa, 31 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Legalisasi Tanah Ulayat, Menteri ATR: Investor Bisa Bekerja Sama dengan Masyarakat Adat

Menteri ATR Hadi Tjahjanto mengungkapkan tata ruang dan legalisasi tanah dapat meningkatkan sektor pariwisata.


Bamsoet Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

14 hari lalu

Bamsoet Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Tinjau Pembangunan Rumah Penerima BSPS, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia


Bamsoet Dorong Penguatan Ideologi Pancasila dan Cegah Politik Pecah Belah

14 hari lalu

Bamsoet Dorong Penguatan Ideologi Pancasila dan Cegah Politik Pecah Belah

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama DPD Partai Golkar Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penguatan Ideologi Pancasila dan Cegah Politik Pecah Belah


Bamsoet Ajak Tinggalkan Kampanye Hitam

14 hari lalu

Bamsoet Ajak Tinggalkan Kampanye Hitam

Resmikan Posko Bersama Bambang Soesatyo Banjarnegara, Bamsoet Ajak Tinggalkan Kampanye Hitam


Indonesia Memilih Pemimpin Ketika Ketidakpastian Global Terekalasi

15 hari lalu

Indonesia Memilih Pemimpin Ketika Ketidakpastian Global Terekalasi

ESKALASI ketidakpastian global yang berkelanjutan memberi penjelasan sangat gamblang kepada semua orang bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja.


Bamsoet Ajak Hindari Konflik Horisontal Jelang Pemilu

15 hari lalu

Bamsoet Ajak Hindari Konflik Horisontal Jelang Pemilu

Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama DPD Partai Golkar Kebumen, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Hindari Konflik Horisontal Jelang Pemilu