TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi sangat prihatin dengan peristiwa OTT KPK yang melibatkan Hakim Mahkamah Agung, Sudrajat Dimyati. Menurutnya, pemerintah sudah berupaya memberantas mafia hukum di lingkungan. Namun, upaya tersebut kerap kali gembos di pengadilan.
“Pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri. Seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, dan sebagainya,” kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa, 27 September 2022.
Menurut Mahfud, Kejaksaan Agung sebenarnya sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kerja yang positif. Ia juga menilai kinerja KPK sudah lumayan. Namun, kerja-kerja tersebut sering gembos di Mahkamah Agung.
“Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar. Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedangkan mereka yudikatif,” kata dia.
Mahfud menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tidak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ia menyebut sudah sering memberi peringatan kepada Mahkamah Agung di berbagai kesempatan.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud menyebut Presiden memintanya untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang ada. Jokowi, kata dia, sangat serius ihwal urusan reformasi peradilan ini.
“Saya akan segera berkordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Jokowi meminta ada perubahan di bidang hukum atas kejadian ini.
"Saya liat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam," kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Senin, 26 September 2022.
Tapi Jokowi tidak merinci perintah reformasi hukum yang dimaksud akan menyasar apa saja. Selebihnya, Jokowi menyebut yang paling penting adalah menunggu proses hukum yang ada di KPK sampai selesai. "Saya kira kita ikuti proses hukum yg ada di KPK," kata dia.
IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO
Baca: Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti
