TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani angkat bicara soal absennya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin kemarin. Tanggapan ini Jaleswari berikan karena Presisen Jokowi telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.
Pada Senin kemarin, Jokowi meminta semua pihak yang berurusan dengan KPK untuk menghormati hukum yang berlaku.
"Pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin lalu bila ditelaah lebih dalam sesungguhnya merupakan refleksi mendalam atas dinamika yang sedang berkembang saat ini terkait proses penegakan hukum yang tengah diupayakan KPK," ujar Jaleswari dalam keterangannya, Selasa, 27 September 2022.
Jaleswari menyebut absennya Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh dan komitmen tinggi dalam menghormati proses hukum yang tengah dihadapi.
Mengenai klaim kuasa hukum Enembe yang menyebut kliennya sedang sakit, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan, Jaleswari menyebut KPK sudah memiliki mekanisme terkait urusan teknis kepentingan medis.
"Yang pada pelaksanaannya tidak mengurangi hak-hak tersangka, sehingga urusan tersebut semestinya tidak secara sadar dan sengaja diperlakukan sebagai alasan yang dapat dipersepsikan merintangi upaya penegakan hukum," kata Jaleswari.
Klaim Lukas Enembe sakit sehingga absen dalam pemeriksaan, sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukumnya Stefanus Roy Rening pada Senin kemarin. Ia meminta Presiden Jokowi memahami kondisi kliennya itu.
"Kami menghormati bahwa Bapak Presiden sudah mulai memberikan perhatiannya pada kasus ini. Tapi kami juga mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak (Lukas Enembe) sedang sakit dan bagaimana kami mencari solusinya agar disembuhkan dulu penyakitnya, baru kita masuk ke tahap penyidikan karena jangan sampai malah membuat Pak Lukas semakin parah," kata Stefanus.
M JULNIS FIRMANSYAH
