ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

KPK juga akan memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus lainnya seperti dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang. Namun alih-alih datang, ia mengaku tengah sakit dan butuh berobat ke luar negeri, yaitu Singapura. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar pada Rabu 14 September 2022. Lukas dipanggil sebagai saksi pada 12 September 2022, dan sebagai tersangka pada 26 September 2022. Namun dia mangkir dari dua pemanggilan tersebut. Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya sedang sakit.

Menanggapi mangkirnya Lukas dalam memenuhi panggilan KPK, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK segera mengeluarkan ultimatum. ICW meminta lembaga anti rasuah memberi ancaman upaya jemput paksa jika Lukas kembali mangkir pada pemeriksaan kedua. “ICW mendesak KPK agar segera memberikan pesan ultimatum terkait penjemputan paksa kepada Gubernur Papua Lukas Enembe,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin, 26 September 2022.

Mekanisme Jemput Paksa Berdasarkan KUHAP

Perundang-Undangan Indonesia memang membolehkan penjemputan paksa terhadap tersangka yang mangkir memenuhi pemanggilan untuk kelangsungan penyelidikan. Lalu bagaimana mekanisme jemput paksa tersangka ini?

Kendati tidak dilarang, istilah penjemputan atau pemanggilan paksa sebenarnya tidak tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam KUHAP, istilah penjemputan paksa disebut dengan “dihadirkan dengan paksa”. Berbeda dengan penangkapan, penjemputan paksa dapat dilakukan setelah pihak terkait mangkir dari pemanggilan lebih dari sekali. Sementara penangkapan dilakukan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Adapun pihak yang dapat dijemput paksa adalah tersangka atau saksi sebuah kasus yang tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 ayat 2 KUHAP. Utamanya bagi tersangka maupun saksi yang mangkir hingga dua kali. Berikut bunyinya, “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Tapi tak sembarangan, penjemputan paksa terhadap tersangka maupun saksi harus memenuhi unsur atau syarat dihadirkan dengan paksa. Dalam Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa penjemputan paksa seseorang harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut melakukan atau menyaksikan suatu tindak pidana. “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Perihal bukti permulaan yang cukup, hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

5 jam lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

8 jam lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

9 jam lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

10 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

15 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

16 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

16 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

19 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

20 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

1 hari lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.