Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 24 Juli 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini adalah kelompok yang mendorong agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Joko Widodo atau Jokowi maju sebaga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Serentak 2024.

"Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi salah satu petitum dalam berkas gugatan yang diteken Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 Ghea Giasty Italiane. Berkas diterima MK pada 19 September. 

Beberapa argumen disampaikan pemohon dalam perkara 92/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 ini, yaitu sebagai berikut:

UU Pemilu

Sekber menggugat Pasal 169 huruf n yang berbunyi: 

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Sekber menyoroti frasa "atau" yang tertulis di Pasal 169 ini, yang menurut mereka membatasi masa jabatan calon presiden dan wakil presiden atau wapres. Mereka menilai pembatasan ini muncul karena adanya latar belakang praktek ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden.

"Sehingga menciptakan pemerintahan dengan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan," demikian argumen pemohon dalam berkas permohonan di situs resmi MK.

Pasal 7 UUD 1945

Selanjutnya, Sekber pun menilai Pasal 169 huruf n ini memberikan keraguan terhadap Pasal 7 UUD 1945. Pasal 7 tersebut berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan"

Pemohon lantas menyandingkannya dengan hak atas warga negara yang dijamin di Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 pada UUD 1945. Pasal 28D ayat 1 berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

"Keraguan tersebut mengakibatkan hak pemohon dalam Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 terciderai," demikian argumentasi Sekber.

Tak hanya itu, para pemohon ini juga membandingkannya dengan Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

"Menimbulkann pertanyaan apakah seorang Presiden dapat mencalonkan diri lagi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 namun dengan jabatan yang berbeda?" kata pemohon.

Dianggap Multitafsir

Dalam gugatan ini, pemohon juga menganggap Pasal 169 huruf n menimbulkan multitafsir ketika dibandingkan dengan Pasal 7. Lantaran, beleid ini tidak memberikan kepastian terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sekber mencontohkan wakil presiden yang sudah dua kali menjabat bisa saja ikut dalam pemilu berikutnya. Wakil presiden tersebut dinilai bisa maju lagi apabila berpasangan dengan calon presiden lainnya.

"Bahwa dengan adanya ketentuan yang ada didalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah Presiden yang sudah menduduki masa jabatan Presiden selama 2 masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda yaitu Wakil Presiden di periode selanjutnya?" kata Sekber.

Selanjutnya: Sekber singgung pernyataan jubir MK...






Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

4 jam lalu

Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

Jokowi mengingatkan, tahun depan Indonesia bakal menghadapi ancaman resesi sehingga persaingan dalam memperebutkan investor semakin ketat.


Cerita Kaesang Pangarep Pernah Rugi 70 Persen Saat Investasi Saham

4 jam lalu

Cerita Kaesang Pangarep Pernah Rugi 70 Persen Saat Investasi Saham

Kaesang Pangarep, mengatakan untung dan rugi saat investasi saham adalah hal yang wajar.


Kaesang Pangarep Nikah: Sang Pisang hingga Mangkokku Buka Gerai, Ada 3.000 Voucher Gratis

7 jam lalu

Kaesang Pangarep Nikah: Sang Pisang hingga Mangkokku Buka Gerai, Ada 3.000 Voucher Gratis

Kaesang Pangarep mengatakan akan membagikan 3.000 voucher gratis dari Ultra Voucher (PT Trimegah Karya Utama).


Kaesang Pangarep Nikah: 100 Persen Siap, Undangan 3 Ribu Orang, Banyak Teman Bapak

7 jam lalu

Kaesang Pangarep Nikah: 100 Persen Siap, Undangan 3 Ribu Orang, Banyak Teman Bapak

Kaesang Pangarep membeberkan persiapan pernikahannya dengan finalis Puteri Indonesia 2022, Erina Gudono.


Tips Investasi Saham ala Kaesang Pangarep: Ndak Perlu Embel-embel Anak Presiden

8 jam lalu

Tips Investasi Saham ala Kaesang Pangarep: Ndak Perlu Embel-embel Anak Presiden

Kaesang Pangarep selaku Brand Ambassador Saham Rakyat-aplikasi jual beli saham-membagikan tips untuk berinvestasi saham.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

8 jam lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

8 jam lalu

Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

Kendati demikian, Arsul mengatakan pernyataan Jokowi yang kerap trending, termasuk capres berambut putih, tidak bisa dimaknai sepenggal-sepenggal.


Perpindahan Federasi Jordi Amat Direstui FIFA, Siap Bela Timnas Indonesia di Piala AFF

9 jam lalu

Perpindahan Federasi Jordi Amat Direstui FIFA, Siap Bela Timnas Indonesia di Piala AFF

Dua pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh, sudah resmi diizinkan pindah status federasi.


Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 30 November 2022 antara lain tentang modus pembobolan rekening bank.


Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

10 jam lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?