MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gugatan ini diajukan oleh tiga pihak yaitu mantan Jaksa Agung 1999-2001 Marzuki Darusman, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Ika Ningtyas.

Ketiganya menguji pasal 5 UU Pengadilan HAM yang berbunyi “Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia."

Para pemohon mengugat frasa "oleh warga negara Indonesia" dalam pasal tersebut. "Sangat terang benderang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945," demikian pandangan pemohon dalam perkara nomor 89/PUU-XIX/2022 ini, pada sidang Senin, 26 September 2022.

Bagi para pemohon, frasa tersebut membatasi penegakan hak asasi manusia. Pasal ini pun akhirnya dinilai bertentangan dengan kewajiban negara Indonesia membangun relasi dengan korban pelanggaran HAM dari negara manapun.

"Perlu kiranya dibangun kesadaran negara-negara yang beradab melalui putusan-putusan hukum para jurinya yang memahami dan mendalami pentingnya tindakan progresif untuk memberantas kejahatan besar," demikian pandangan pemohon.

Sehingga, sikap diplomatis Indonesia yang mementingkan relasi antara negara dinilai telah kuno dan tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945. Bahkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk negara dianggap juga tidak memberikan rasa khawatir bagi pelaku pelanggaran HAM.

"Untuk memasuki teritorial Indonesia dikarenakan keberadaan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat dalam Pasal 5 UU HAM," ujar pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pemohon meminta MK menghilangkan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 ini. Sehingga, akan menghilangkan kekosongan hukum dan akan menerapkan kepastian hukum yang dinyatakan UUD 1945

Baca: Busyro Muqoddas Sebut Rakyat Justru Sudah Gerah dengan Presiden Jokowi







Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

9 jam lalu

Komnas HAM Kecewa Atas Vonis Bebas Kasus Paniai

Komnas HAM menyatakan putusan Kasus Paniai membuat keluarga korban kehilangan harapan untuk mencari keadilan.


Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

14 jam lalu

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus Paniai

Terdakwa pelanggaran HAM kasus Paniai divonis bebas Pengadilan Negeri Makassar. Hakim menilai pelanggaran HAM tidak terbukti.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

2 hari lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Komnas Sebut Ada 15 Kasus Pelanggaran HAM Berpotensi Hilang Jika RKUHP DIsahkan

2 hari lalu

Komnas Sebut Ada 15 Kasus Pelanggaran HAM Berpotensi Hilang Jika RKUHP DIsahkan

Komnas HAM mengatakan, pengesahan RKUHP bisa menyebabkan kasus pelanggaran HAM masa lalu dianggap tak pernah terjadi.


Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

3 hari lalu

Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

Komnas HAM nantinya akan difokuskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Desa Wadas.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

6 hari lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

7 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

11 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

14 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

14 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.