Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

image-gnews
Sugeng Teguh Santoso. Wikipedia
Sugeng Teguh Santoso. Wikipedia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022. Sugeng diundang sebagai saksi dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan. 

Sebelumnya, kehadiran Sugeng saat memasuki Gedung MKD melalui pintu depan pada, Senin, 26 September 2022 mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari satuan Pengamanan Dalam atau Pamdal. Ia menyampaikan kekecewaannya itu melalui pesan tertulis. 

"Padahal saat mau masuk ke Gedung DPR, IPW sudah menunjukkan surat undangan yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar," kata Sugeng melalui keterangannya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Habiburokhman belum bisa menyampaikan informasi soal siapa anggota Dewan yang dilaporkan. Dia juga tidak dapat membuka perkara itu secara detail. Sebab, dalam pedoman tata acara MKD memiliki prosedur yang harus dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik. 

"Ya nanti ada, karena kan pengadunya tidak membuka tuh, belum membuka. Jadi kami berdasarkan pedoman tata beracara MKD juga belum bisa membuka perkara ini secara detail," kata Habiburokhman kepada wartawan pada, Senin, 26 September 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, kasus yang menyeret anggota Dewan itu disebabkan karena adanya pernyataan berdasarkan temuan IPW. Afirmasi tersebut soal nama-nama yang meminjamkan private jet kepada mantan Karopaminal Divpropram Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan saat pergi menuju Jambi.

MUH RAIHAN MUZAKKI

Baca Juga: IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Pranowo Janji Bantu UMKM dengan Pengembangan Kredit Usaha Rakyat

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berorasi saat deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Perwakilan relawan Progesif dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo Janji Bantu UMKM dengan Pengembangan Kredit Usaha Rakyat

Calon presiden Ganjar Pranowo menjanjikan perbaikan nasib UMKM dengan pengembangan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.


Gibran Janjikan Pembenahan Lingkungan Kumuh

1 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gibran Janjikan Pembenahan Lingkungan Kumuh

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan perbaikan sanitasi dan lingkungan kumuh untuk cegah stunting.


Saran Chatib Basri untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar Supaya Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

2 jam lalu

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Saran Chatib Basri untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar Supaya Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

Ekonom senior Chatib Basri memberi masukan pada para calon presiden - Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo - tentang pertumbuhan ekono


RUU DKJ, PAN Sebut Sejak Awal Tolak Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden

4 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Munchen/nr
RUU DKJ, PAN Sebut Sejak Awal Tolak Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden

Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan PAN sejak awal menolak Gubernur Jakarta ditunjuk presiden dalam RUU DKJ


RUU DKJ, Ketua Komisi II DPR Bilang Tak Tahu Pengusul Gubernur Ditunjuk Presiden

8 jam lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
RUU DKJ, Ketua Komisi II DPR Bilang Tak Tahu Pengusul Gubernur Ditunjuk Presiden

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengklaim tak mengetahui sosok yang mengusulkan gubernur diangkat secara langsung oleh Presiden di RUU DKJ.


NasDem Surati DPR Tolak RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden

21 jam lalu

Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasional Demokrat atau NasDem Ahmad Sahroni saat hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ucapan Anies Baswedan bakal pilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres ke Bareskrim Polri, Senin, 4 September 2023 Tempo/Eka Yudha Saputra
NasDem Surati DPR Tolak RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden

NasDem bersurat ke DPR menolak klausul gubernur ditunjuk presiden yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).


RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

23 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menilai RUU DKJ merampas kedaulatan rakyat Jakarta


Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

1 hari lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

Draf RUU DKJ sempat dilakukan uji publik oleh Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan ke DPR RI


Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tak sepakat dengan pasal Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ inisiatif DPR.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) berdialog dengan pedagang cabai di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

"Demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya, ini ironis, ini ironis," kata Anies.