Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Sudrajad Dimyati tercatat sempat bertugas di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Ia pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga terakhir sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Pada 2013, Dimyati sempat mengikuti seleksi Hakim Agung. Akan tetapi saat itu dia gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Wikipedia

TEMPO.CO, JakartaKasus yang menjerat Sudrajad Dimyati sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta dan Semarang sejak Rabu, 21 September 2022. Pada OTT itu, terdapat delapan orang yang diamankan. Kemudian, KPK melakukan gelar perkara. Alhasil, KPK menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka, termasuk Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung.

Sudrajad Dimyati merupakan tersangka kedelapan yang ditahan. Terkait proses hukum tersebut, Sudrajad pun diberhentikan sementara oleh MA dari jabatannya sebagai hakim agung.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Zahrul Rabain menegaskan bahwa pemberhentian sementara terhadap seorang aparatur dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di MA. Pemberhentian dilakukan dengan tujuan agar tersangka dapat menjalani proses hukum yang menjeratnya.

"Jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut. Hal ini berguna untuk menghadiri pemeriksaan dengan sebaik-baiknya," kata Zahrul dalam konferensi pers pada Jumat sore, 23 september 2022.

Lantas, bagaimana prosesi pengangkatan hakim agung yang berkualifikasi baik?

Mengutip dari jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, terdapat beberapa kualifikasi bagi calon hakim agung, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Selain kualifikasi tersebut, terdapat pula proses rekrutmen yang merupakan tahapan paling urgensi dan harus mendapatkan perhatian semua pihak. Sebelum melakukan proses seleksi, calon hakim agung harus lulus ujian prajabatan dan menyelesaikan magang. Selama magang, calon hakim agung diawasi oleh Komisi Yudisial (KY) dalam rangka pembinaan. Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengangkatan hakim agung secara lebih spesifik diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI  dan Komisi Yudisial RI Nomor: 01/PB/MA/IX/2012 01/PB/P.KY/09/2012. Pada peraturan tersebut, tepatnya dalam Bab II terdapat penjelasan rinci tata cara seleksi calon hakim agung. 

Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa calon hakim agung wajib mengikuti pendidikan dan ujian tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh MA dan KY, seperti dilansir dalam jdih.komisiyudisial.go.id. Penilaian terhadap hasil ujian tersebut menjadi bagian nilai untuk menentukan kelulusan peserta pendidikan sesuai dengan proporsi pembobotan nilai yang ditentukan. Calon hakim yang tidak lulus ujian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali. 

Adapun penilai yang dilakukan dalam pendidikan calon hakim agung tersebut, yakni;

  1. Nilai ujian tertulis atau lisan,
  2. Nilai ujian kode etik dan pedoman perilaku hakim, 
  3. Nilai hasil evaluasi magang dari tutor dan mentor, 
  4. Nilai kedisiplinan, dan
  5. Nilai kepribadian. 

Nantinya, hasil penelitian calon hakim akan didiskusikan dalam rapat penentuan kelulusan oleh Panitia Pendidikan Calon Hakim Terpadu dengan dihadiri unsur KY paling lama 14 hari setelah terkumpulnya komponen nilai dan telah diterima DPR. Jumlah paling banyak yang diterima untuk menduduki bangku hakim agung adalah 60 orang. 

Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Namun, hakim agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul MA dengan alasan, sebagai berikut:

  1. Dijatuhi pidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
  2. Melakukan perbuatan tercela, 
  3. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam bertugas, 
  4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 

RACHEL FARAHDIBA R 

Baca: MA Berhentikan Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

15 menit lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

12 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

13 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

15 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

3 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

9 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


Unjuk Rasa di MA, Warga Sangihe Menolak Izin Pertambangan

11 hari lalu

Unjuk Rasa di MA, Warga Sangihe Menolak Izin Pertambangan

Unjuk rasa tersebut untuk memperjuangkan pulau kecil Sangihe agar tidak ada perizinan tambang.


Semarak Calon Presiden dari Militer

17 hari lalu

Semarak Calon Presiden dari Militer

Ada lobi NasDem mendekati Moeldoko untuk menjadi calon presiden.


Inilah Sederet Kasus yang Pernah Ditangani Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

17 hari lalu

Inilah Sederet Kasus yang Pernah Ditangani Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

Selama menjadi hakim agung, Gazalba Saleh banyak menangani perkara pidana yang mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.


Aktif Mengajar di Sejumlah Kampus, Ini Profil Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

17 hari lalu

Aktif Mengajar di Sejumlah Kampus, Ini Profil Hakim Agung Gazalba Saleh, Tersangka Suap Perkara MA

Hakim agung Gazalba Saleh, tersangka baru suap pengurusan perkara MA, merupakan dosen aktif yang mengajar di beberapa universitas.