Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan | Sumber foto: shutterstock

JAKARTA - Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan atau RUU Daerah Kepulauan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, hingga kuartal terakhir tahun ini belum terdengar tindak lanjut untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. RUU Daerah Kepulauan ini merupakan usulan atau inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sudah masuk parlemen sejak 2015, setelah sebelumnya berubah nama dari RUU Provinsi Kepulauan.

Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan, tantangan dalam pengelolaan daerah kepulauan antara lain mendorong pembangunan di gugusan pulau, mengintensifkan konektivitas penduduk yang bermukim di gugusan pulau, penanganan laut yang umumnya 70-80 persen dari luas wilayah keseluruhan. "Konektivitas di daerah kepulauan tergantung pada akses tranportasi laut dengan sarana berupa pelabuhan, kapal untuk barang dan penumpang, akses transportasi udara berupa kandara, pesawat, sampai akses transportasi darat berupa jalan raya," katanya.

Ali Mazi menjelaskan, daerah kepulauan di Indonesia meliputi Daerah Tingkat I, yaitu Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Ada pula Daerah Tingkat II, di antaranya Pemerintah Kota Batam, Bima, Ambon, Natuna, Biak Numfor, dan lainnya. "Negara harus hadir untuk menopang kehidupan rakyat yang tinggal di gugusan pulau," ujarnya. DPR pernah membentuk Panitia Khusus atau Pansus RUU Daerah Kepulauan. 

Dalam diskusi "Forum Daerah Kepulauan: Landasan Hukum Daerah Kepulauan di Indonesia" di kantor TEMPO pada Kamis, 15 September 2022, hadir perwakilan dari delapan provinsi kepulauan. Perwakilan dari Sulawesi Tenggara berharap ada perhatian dari pemerintah pusat dan legislatif untuk kembali membahas RUU Daerah Kepulauan yang amat penting bagi daerah yang dominan kawasan perairan.

Dari Provinsi Maluku yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae mengatakan, RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas kondisi kesejahteraan yang mengkhawatirkan di daerahnya. "Kami perlu memperbaiki aksesibilitas dan berbagai fasilitas bagi masyarakat supaya tidak terjadi stunting, buta huruf, dan masalah kemiskinan lainnya," katanya. Rancangan undang-undang ini, menurut dia, seyogyanya mengatur pemerataan pada daerah berciri kepulauan sebagaimana daerah berbasis kontinental atau daratan. "Semua pihak harus duduk bersama dan berunding demi kepentingan rakyat."

Kebijakan yang termaktub dalam RUU Daerah Kepulauan ini akan berimbas pada 85 kabupaten/kota yang masuk dalam ruang lingkupnya. Perwakilan dari provinsi-provinsi kepulauan itu juga menyampaikan sejumlah kondisi yang membuat RUU Daerah Kepulauan ini penting untuk kembali dibahas. 

Misalkan soal pengelolaan perairan. Dulu, kabupaten/kota memiliki memiliki kewenangan mengelola laut dalam radius 0-4 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, sementara provinsi berwenang mengelola perairan sejauh 4-12 mil. Kini, provinsi berwenang mengelola 0-12 mil. 

Dengan begitu, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola perairan. Termasuk perizinan di wilayah perairan ditarik ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah kepulauan semestinya bisa mendapatkan manfaat atau menambah pendapatan dari lalu lintas perdagangan yang melewati kawasan perairan dan mengelola sumber daya alamnya.

Para perwakilan dari provinsi kepulauan sepakat bahwa RUU Daerah Kepulauan merupakan harapan untuk kemajuan bersama, terutama penduduk yang tinggal di pulau-pulau. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang disatukan oleh laut. Sebesar 62 persen dari total luas wilayah Indonesia adalah perairan. Sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR semestinya bekerja sama demi mencapai cita-cita mambangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan itu dimulai dengan membahas RUU Daerah Kepulauan secara seksama. (*)






Rutinitas Posko LDP Kemensos untuk Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur

5 jam lalu

Rutinitas Posko LDP Kemensos untuk Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur

Sudah sepekan lebih sejak bencana gempa bumi melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur.


Gubernur NTT Tutup PORPROV NTT VIII Tahun 2022

6 jam lalu

Gubernur NTT Tutup PORPROV NTT VIII Tahun 2022

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) resmi menutup Porprov NTT VIII tahun 2022


Pemkab Badung Mapekelem di Geger, Ungkapan Syukur dan Terima Kasih Atas Lancarnya KTT G20

6 jam lalu

Pemkab Badung Mapekelem di Geger, Ungkapan Syukur dan Terima Kasih Atas Lancarnya KTT G20

Sekda Adi Arnawa saat menghadiri karya Pemahayu Jagat Medasar Tawur di laut Pantai Geger, Desa Adat Peminge Kuta Selatan.


Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

6 jam lalu

Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

Lulusan UBK didorong mempersiapkan diri menghadapi persaingan, menghadapi risiko usaha, serta meningkatkan kualitas diri.


Bamsoet Ajak Kaji Kembali Hasil Amandemen UUD NRI 1945

7 jam lalu

Bamsoet Ajak Kaji Kembali Hasil Amandemen UUD NRI 1945

Mengevaluasi konstitusi berguna untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap pembangunan bangsa.


Bamsoet: Seluruh Elemen Punya Peran Raih Kemerdekaan Indonesia

7 jam lalu

Bamsoet: Seluruh Elemen Punya Peran Raih Kemerdekaan Indonesia

Dalam sejarah terbukti etnis Tiongho terlibat langsung dalam perjuangan.


Bamsoet dan 5 Organisasi Kembali Salurkan Bantuan ke Cianjur

7 jam lalu

Bamsoet dan 5 Organisasi Kembali Salurkan Bantuan ke Cianjur

Salah satu bentuk bantuan dengan memastikan bayi penyintas gempa segera mendapat operasi.


KKP Perketat Lalu Lintas Jenis Ikan Dilindungi

8 jam lalu

KKP Perketat Lalu Lintas Jenis Ikan Dilindungi

KKP telah mewajibkan lalu lintas jenis ikan dilindungi dalam Appendiks CITES.


Program Naik KeLaz, Giliran SMK Berlatih Wirausaha

8 jam lalu

Program Naik KeLaz, Giliran SMK Berlatih Wirausaha

Lebih dari 700 siswa SMK bergabung dalam payung Gerakan AKAR Digital Indonesia dari Lazada.


Belum 1 Pekan, PT Pos Sudah Salurkan 60 Persen Bansos

8 jam lalu

Belum 1 Pekan, PT Pos Sudah Salurkan 60 Persen Bansos

Penyaluran BLT BBM tahap 2 tersalurkan sebesar 66,31 persen, PKH 67,24 persen, dan BPNT 66,72 persen.